Indro Sugianto, 099913243 M (2003) ALTERNATIF PEMIKIRAN TENTANG PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA KHUSUSNYA DALAM PENGATURAN PROSEDUR CLASS ACTIONS. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) jiptunair-gdl-s2-2003-sugianto2c-640-perdata-th_16-03.pdf Download (714kB) | Preview
Preview	Text (HALAMAN DEPAN) jiptunair-gdl-s2-2003-sugianto2c-640-perdata-th_16-03-HLM.pdf Download (178kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) jiptunair-gdl-s2-2003-sugianto2c-640-perdata-th_16-03-FULL.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text (LAMPIRAN) jiptunair-gdl-s2-2003-sugianto2c-640-perdata-th_16-03-LAMP.pdf Download (609kB) | Preview

Abstract

Class Actions adalah suatu prosedur pengajuan gugatan keperdataan yang dikenal dalam sistem Common Law sejak tahun 1700 an yang kemudian semakin berkembang dan diadopsi kedalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia melalui beberapa peraturan perundang-undangan yakni (1) Undang-undang No. 23 tahun1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2) Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan (3) Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta juga diterima dalam praktek Peradilan di Indonesia. Proses adopsi tersebut menimbulkan banyak masalah karena Hukum Acara Perdata yang berlaku saat ini ( HIR ataupun RBg ) tidak mengenal konsep gugatan Class Actions, justru dalam beberapa hal terdapat ketentuan-ketentuan dalam konsep gugatan Class Actions yang bertentangan dengan ketentuan dalam HIR ataupun RBg. Ketika ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memberi pegangan atau memberikan pengaturan seperti halnya terhadap ketentuan prosedur Class Actions ini, maka kajian terhadap sistem hukum negara lain dengan pendekatan studi perbandingan hukum merupakan suatu altematif dalam upaya untuk menemukan hukum, mengatasi kekosongan hukum dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam kerangka pembaharuan Hukum Acara Perdata dimasa yang akan datang. Penelitian hukum dengan mempergunakan metode perbandingan hukum ini dilakukan dengan pentahapan (I) studi terhadap sistem hukum negara lain yang lebih dahulu telah mengatur prosedur gugatan Class Actions, khususnya tentang sejarah,filosofi, bentuk pengaturan, isi pengaturan serta wilayah penerapannya; (II) studi tentang pengaturan Class Actions dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta prinsip-prinsip hukum yang dipergunakan oleh Hakim di Indonesia dalam memeriksa dan memutus gugatan Class Actions dan (lll) studi perbandingan antara sistem negara lain dengan sistem hukum di Indonesia dalam pengaturan gugatan Class Actions ini, dengan mengkaji perbedaan dan persamaan yang ada serta analisis hukum untuk menemukan hukum guna pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia di masa mendatang. Berdasarkan proses penelitian sebagaimana tersebut diatas, diperoleh temuan bahwa : (1)Diciptakannya prosedur gugatan Class Actions ini didasari oleh adanya kesadaran kritis bahwa paham individualisme tidak memcukupi lagi untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam era produksi barang dan jasa yang semakin bersifat massal sebagaimana yang tengah terjadi saat ini. Prosedur Class Action ini sangat bermanfaat untuk (a) memperkuat akses kepada Keadilan ( Access to Justice ), (b)mengembangkan peradilan yang effektif dengan biaya murah ( JudicialEconomy) dan (c) menimbulkan effek penjera kepada pelaku pelanggaran hukum untuk merubah perilakunya (behavior modification); (2)Terdapat perbedaan yang cukup mendasar dalam struktur umum hukum acara berdasarkan ketentuan gugatan Class Actions dengan struktur umum hukum acara berdasarkan ketentuan HIR ataupun RBg yang meliputi : (a) Surat Kuasa, dimana dalam Class Actions, wakil kelas tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa dari anggota kelasnya sedang dalam ketentuan HIR ataupun REg setiap tindakan perwakilan harus dengan memperoleh surat kuasa khusus dari pihak yang diwakili; (b)Persyaratan gugatan, dimana dalam Class Actions dikenal adanya syarat( 1) menyangkut kepentingan masyarakat dalam jumlah sangat banyak (2) Kesamaan kepentingan terhadap permasalahan tentang hukum atau fakta, (3) kesamaan tipe tuntutan dan (4) kejujuran dan kepatutan wakil kelas dalam melindungi kepentingan anggota kelas; (c) Prosedur acara pemeriksaan , khsususnya dalam pemeriksaan pendahuluan dan (d) Prosedur administrasi distribusi ganti kerugian. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan adanya suatu Undang-Undang yang bersifat khusus atau pengaturan khusus dalam suatu bab dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Perdata yang setidak tidaknya memuat ketentuan tentang (I) Ketentuan Umum, termasuk ketentuan penggunaan istilah "Gugatan Perwakilan" sebagai terjemahan dari "Class Actions",Persyaratan dan kriteria "Gugatan Perwakilan" serta tentang Surat Kuasa dalam"Gugatan Perwakilan"; (II) Struktur umum prosedur acara pemeriksaan, yang mencakup pengaturan tentang ketentuan dalam prosedur acara pemeriksaan pendahuluan, prosedur notifikasi, prosedur pembuktian, prosedur administrasi distribusi ganti kerugian.

Actions (login required)

View Item