GUGATAN PERWAKILAN (CLASS ACTION ) DALAM SENGKETA PERDATA DI INDONESIA

I Ketut Tjukup, 090013884/M (2003) GUGATAN PERWAKILAN (CLASS ACTION ) DALAM SENGKETA PERDATA DI INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
jiptunair-gdl-s2-2003-tjukup2c-662-gugatan-th_07-03.pdf

Download (505kB) | Preview
[img]
Preview
Text (HALAMAN DEPAN)
jiptunair-gdl-s2-2003-tjukup2c-662-gugatan-th_07-03-HLM.pdf

Download (141kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
jiptunair-gdl-s2-2003-tjukup2c-662-gugatan-th_07-03-FULL.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text (LAMPIRAN)
jiptunair-gdl-s2-2003-tjukup2c-662-gugatan-th_07-03-LAMP.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Ketentuan normatif dalam Hukum Acara Perdata Indonesia yang diatur dalam Het Herziene Indonesisch Reglement Sib 1848 Nomor 16, Sib 1941 Nomor 44 dan Reglement Buitengewesten Sib 1927 Nomor 227 hanya mengenal gugatan yang diajukan oleh individu-individu dan apabila dikehendaki dapat menguasakan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa khusus. Sedangkan prosedur Gugatan Class Action yang dikenal dalam sistem hukum Anglo Saxon tidak diatur dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. Gugatan Class Action yang diatur dalam Undang-Undang Nomo23 Tahun 1997 tentang Hukum Lingkungan, Undang-Undang Nomor 8Tahun 1999 tentang Konsumen dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan ketiga Undang-Undang tersebut belum dilengkapi dengan prosedur beracaranya. Dewasa ini fakta-fakta hukum yang merugikan masyarakat dalam jumlah yang besar semakin banyak terjadi, lebih-Iebih perkembangan dunia semakin kompleks dan kecenderungan semakin meningkat dan mengakibatkan tuntutan pembaharuan terhadap hukum Nasional. Gugatan Class Action adalah akses bagi peradilan dan merupakan kebutuhan yang universal dapat mencerminkan prinsip-prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.Gugatan Class Action dalam sistem hukum Anglo Saxon tersebut yang diatur dalam Pasal 23 US Federal Rule of Civil Procedure dengan persyaratan, numerosity(Jumlah orang banyak), commonality (kesamaan fakta, kesamaan hukum), typicality(tuntutan yang sejenis) dan adequacy of representation (kelayakan) menjadi inspirasipengaturan Gugatan Class Action di Indonesia. Dalam sengketa perdata pada awalnya Gugatan Class Action selalu ditolak oleh Pengadilan dengan alasan klasik yaitu Hukum Acara Perdata Indonesia tidak mengatur dan sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum Civil Law. Baru kemudian Gugatan Class Action dapat diterapkan dalam kasus LPG melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 550/PDTG/2000. Doktrin hukum yang berkembang, penemuan hukum oleh hakim, prinsip-prinsip keadilan dan tidak perlu mempertentangkan lagi antara sistem hukum Anglo Saxon dengan sistem hukum Civil Law, menjadi landasan bagi hakim untuk memeriksa dan mengabulkan Gugatan Class Action. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan bukan semata-mata corong atau mulut undang-undang tapi dapat membentuk hukum secara inkonkreto untuk memenuhi tuntutan keadilan yang berkembang dewasa ini. Sesuai dengan tujuan Gugatan Class Action hubungan hukum antara respresentatives class dengan class members tidak perlu membuat surat kuasa, hubungan hukum hanya dilandasi itikad baik dengan tanggung jawab perdata yang sama oleh karena komponen class representatives dan class members sama-sama sebagai pihak korban. Class representatives tidak perlu mendata jumlah class members dapat diduga pihak yang dirugikan adalah dalam jumlah yang banyak dan sifatnya bukan diukur dari kuantitatif tapi dari kualitas dan Gugatan Class Action adalah sangat bermanfaat. Gugatan Class Action cukup diumumkan dalam media massa (public notice) dan setelah gugatan dikabulkan, pihak korban dapat meminta ganti rugi pada komisi pembayaran ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. </description

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH 07/03 Tju g
Uncontrolled Keywords: GUGATAN
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM
I Ketut Tjukup, 090013884/MUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorAbdul Rasjid, DR. SH., LLMUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Deby Felnia
Date Deposited: 2016
Last Modified: 18 Jun 2017 18:41
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/34854
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item