HIMAWAN HARIANTO, 031141002 (2013) PENYALAHGUNAAN PUPUK BERSUBSIDI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA KEUANGAN NEGARA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-hariantohi-24655-4.abstr-k.pdf Download (142kB) | Preview |
|
![]() |
Text (FULLTEXT)
10.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Dalam ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi tidak ditemukan pengertian tentang korupsi. Akan tetapi, dengan memperhatikan kategori tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Udang No. 31 Tahun 1999 mengatur secara tegas mengenai unsur-unsur pidana dari tindak pidana korupsi dimaksud. Pasal 2 Undang-Udang No. 31 Tahun 1999, dari latar belakang tersebut diperoleh rumusan masalah antara lain ; a. Pengaturan Undangundang terkait penyalahgunaan pupuk bersubsidi; b. Penerapan pasal Undangundang Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Dalam penelitian tesis ini menggunkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sehingga diperoleh kesimpulan; Dalam upaya untuk menjamin pengadaan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi perlu ditetapkan Keputusan Menteri, yaitu melalui Surat Keputusan Menperindag Nomor 70 / MPP / Kep / 2 / 2003 tanggal 11 Pebruari 2003, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.Setelah menganalisa kasus di atas sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 36/Pidsus/2011/PN.SBY dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 131/PID.SUS/2011/PT.SBY pelanggaran terhadap pupuk bersubsidi dikenakan Undang-undang yang sudah diatur di Indonesia antara lain : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Subsidair sehingga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 TH 33/13 Har p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | (Corruption, Abuse Of Subsidized Fertilizer Loss Of State Finance) | ||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law | ||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Nn Husnul Khotimah | ||||||
Date Deposited: | 2016 | ||||||
Last Modified: | 17 Oct 2016 07:43 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37088 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |