Mike Erviana (2015) Tanggung Jawab Notaris Dan PPAT Dalam Transaksi Properti Yang Berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (369kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (489kB)
	Text (BAB I) 3. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (613kB)
	Text (BAB II) 4. BAB II NOTARIS DAN PPAT DALAM TRANSAKSI PROPERTI YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.pdf Restricted to Registered users only until 28 January 2023. Download (656kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 5. BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DAN PPAT DALAM MENJALANKAN JABATANNYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.pdf Restricted to Registered users only until 28 January 2023. Download (548kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 6. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 28 January 2023. Download (335kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 7. DAFTAR BACAAN.pdf Download (311kB)

Abstract

Notaris dan PPAT merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik, dimana tujuan dari pembuatan akta tersebut adalah sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian, bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak, bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak. Saat ini ada kecenderungan para pelaku tindak kejahatan dalam hal ini terkait dengan tindak pidana pencucian uang memanfaatkan peranan dari Notaris dan PPAT dalam aksi mereka, untuk itu perlu adanya perlindungan hukum yang memadai untuk menjamin pelaksanaan tugas dari jabatan Notaris dan PPAT.Dengan tidak dimasukkannya Notaris dan PPAT dalam kategori sebagai pihak pelapor dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang membuat tugas dan wewenang Notaris dan PPAT sangat rentan dimanfaatkan para pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga perlunya kondisi demikian itu dirumuskan secara kongkrit dalam suatu Perundangundangan.

Actions (login required)

View Item