MARINA FUARIPUTRI, S.H., 031414253075 (2016) PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN ATAS HAK PENGELOLAAN UNTUK PERTOKOAN OLEH PEMEGANG HAK PENGELOLAAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 208 K/TUN/2013). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) abstrak.pdf Download (286kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) TESIS MARINA FUARIPUTRI PERPUS.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian berjudul penolakan perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan atas Hak Pengelolaan untuk pertokoan oleh pemegang hak pengelolaan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 208 K/TUN/2013), dengan permasalahan Apakah ada jaminan perpanjangan jangka waktu HGB atas HPL untuk pertokoan dan Apakah benar putusan Mahkamah Agung Nomor 208 K/TUN/2013 yang memenangkan Walikota Denpasar. Penelitian ini dengan pendekatan perundangundangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus, dari hasil penelitian diperoleh suatu jawaban sebagai berikut: Ada jaminan perpanjangan jangka waktu HGB atas HPL untuk pertokoan, meskipun dalam UUPA, PP No. 40 Tahun 1996 maupun dalam Permen Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional secara tersurat tidak mengatur mengenai pemberian perlindungan perpanjangan HGB di atas tanah HPL, namun pemegang HGB di atas tanah HPL masih menggunakan bidang tanah tersebut untuk mendirikan bangunan pertokoan modern, masih sesuai dengan Tata Ruang dan PT. KM sebagai pemegang HGB masih memenuhi kewajiban sebagai pemegang HGB. Hal ini jika kenyataannya pemegang HPL tidak memberikan persetujuan perpanjangan HGB, pemegang HGB masih mempunyai jaminan perpanjangan hak. Putusan Mahkamah Agung Nomor 208 K/TUN/2013 yang memenangkan Walikota Denpasar, adalah tidak tepat, karena putusan Mahkamah Agung tersebut hanya mempertimbangkan kepastian hukum, bahwa jika pemegang HPL tidak memberikan persetujuan perpanjangan HGB, maka pemegang HGB harus melepaskan haknya. Padahal penolakan persetujuan perpanjangan tersebut mengakibatkan PT. KM menderita kerugian, karena Pemerintah Kota Denpasar Bali menolak persetujuan perpanjangan sebagai suatu perbuatan yang tidak patut untuk dilakukannya, karena tanpa kepentingan yang layak mengakibatkan PT. KM menderita kerugian

Actions (login required)

View Item