MIFTAKHUL HUDA, 039514261
(2001)
HAK UJI MATERIAL UNDANG-UNDANG (Analisis Terbadap Pasal S Ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPRI/2000).
Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
Abstract
Bahwa dengan diberikan hak uji meterial undang-undang kepada MPR dengan bentuk peraturan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan perundang-undangan adalah berdasarkan pemikiran-pemikiran sebagai berikut :
a. Ada anggapaan bahwa terdapat hubungan antara bentuk negara kesatuan dan ajaran Trias Politika (separation of power) dengan keberadaan hak uji peradilan terhadap undang-undang (judicial review) dalam sistem ketatanegaraan sehingga hak uji material undang-undang diberikan kepada MPR, sebagai lembaga tertinggi negara. Padahal pemikiran demikian adalah tidak berdasar, karena judicial review berkaitan dengan sistem check and balances dan pengakuan konstitusi tertulis sebagai hukum tertinggi (higher law). Dan dalam negara serikat memang terdapat fungsi tambahan judicial review, yakni melindungi hak-hak negara-negara bagian terhadap pemerintah federal. Jadi dengan demikian judicial review bukan monopoli negara serikat dan negara yang menganut separation of power.
Item Type: |
Thesis
(Skripsi)
|
Additional Information: |
KKB KK-2 PID 07-02 HUD H |
Uncontrolled Keywords: |
UJI MATERIAL |
Subjects: |
K Law |
Divisions: |
03. Fakultas Hukum > Hukum Pidana |
Creators: |
Creators | NIM |
---|
MIFTAKHUL HUDA, 039514261 | UNSPECIFIED |
|
Contributors: |
Contribution | Name | NIDN / NIDK |
---|
Thesis advisor | Himawan Estu Bagijo, S.H., MH. | UNSPECIFIED |
|
Depositing User: |
Mrs. Djuwarnik Djuwey
|
Date Deposited: |
11 Jan 2017 23:34 |
Last Modified: |
11 Jan 2017 23:34 |
URI: |
http://repository.unair.ac.id/id/eprint/50960 |
Sosial Share: |
|
|
|
Actions (login required)
![View Item View Item](/style/images/action_view.png) |
View Item |