Fatimah Malahayati Windari Irom Putri, 071411131052 (2018) AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK (Studi tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan pada Izin Usaha di Dinas Perdagangan Kota Surabaya). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_Fis.AN.89 18 Put a.pdf Download (19kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_Fis.AN.89 18 Put a.pdf Restricted to Registered users only until 12 October 2021. Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text (JURNAL) JURNAL_Fis.AN.89 18 Put a.pdf Download (303kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya toko swalayan dan pasar rakyat yang belum memiliki izin namun sudah bisa melakukan aktivitas perdagangan. Jumlah toko swalayan di Kota Surabaya sebanyak 779 unit akan tetapi masih terdapat 146 unit toko swalayan yang belum memiliki Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) dan dari 114 unit pasar rakyat masih terdapat 108 unit pasar rakyat yang belum memiliki Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R). Untuk melihat akuntabilitas pelayanan izin usaha Dinas Perdagangan Kota Surabaya digunakan teori dari Agus Dwiyanto, jenis akuntabilitas yang digunakan yaitu akuntabilitas produk pelayanan publik dengan tiga aspek dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 yaitu persyaratan teknis dan administrative harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan, prosedur dan mekanisme kerja harus sederhana dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan produk pelayanan diterima dengan benar, tepat, dan sah. Kemudian untuk melihat transparansi pelayanan izin usaha Dinas Perdagangan Kota Surabaya digunakan teori dari Agus Dwiyanto dengan tiga aspek yang dinilai yaitu tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan public, kemudahan peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholder yang lain, serta kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan belum bisa dikatakan akuntabel dan transparan dalam memberikan pelayanan izin usaha. Dari 3 aspek yang digunakan untuk menilai akuntabilitas sudah dilaksanakan semuanya, akan tetapi masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya karena penjelasan mengenai persyaratan serta prosedur pelayanan belum bisa dilakukan dengan baik sehingga pelaku usaha belum sepenuhnya bisa memahami semua prosedur dan mekanisme pelayanan. Dari 3 aspek yang digunakan untuk menilai transparansi sudah dilaksanakan semuanya, akan tetapi masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya karena Dinas Perdagangan Kota Surabaya masih kurang aktif dan komunikatif dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Actions (login required)

View Item