Haidar Dzikri Amrullah, 071211333070 (2018) INTERAKSI NAHDLATUL ULAMA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SURABAYA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_Fis.P.74 18 Amr i.pdf Download (101kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_Fis.P.74 18 Amr i.pdf Restricted to Registered users only until 23 October 2021. Download (2MB) | Request a copy
Preview	Text (JURNAL) JURNAL_Fis.P.74 18 Amr i.pdf Download (167kB) | Preview

Abstract

Secara fungsional, ilmu politik mempelajari terkait fungsi dari lembaga politik dalam menentukan suatu kebijakan publik. Kebijakan publik sebagai keputusan politik bukanlah produk mudah dibuat. Peraturan Daerah Tentang Pembuatan PERDAMinuman Beralkohol di Kota Surabaya merupakan produk politik yang dalam perumusannya melalui berbagai tahapan dan melibatkan berbagai kelompok-kelompok. Kelompok yang ada saling berinteraksi dan berkontestasi terkait dengan kepentingan dari tiap kelompoknya. Interaksi antar kelompok tersebut terjadi melalui pola kelompok penekan (Pressure Groups) selalu berusaha mempengaruhi orang-orang yang memegang dan menjalankan kekuasaan, bukan untuk menempatkan orang-orang mereka sendiri dalam posisi yang memegang kekuasaan, setidaknya tidak secara resmi meletakan orang-orang mereka. Tetapi, kelompok-kelompok penekan tertentu sebenarnya memiliki wakil-wakil mereka di pemerintahan dan di badan-badan legislatif, tetapi hubungan antara para individu-individu tersebut dengan kelompok yang mereka wakili tetap rahasia atau sangat hati-hati menurut Menurut Duverger.interaksi dilakukan adalah dengan tujuan tercapainya bentuk peraturan daerah yang ideal, seperti yang dikatakan oleh Thomas R. Dye bahwa dalam perumusan kebijakan yang melibatkan kelompok-kelompok harus didasarkan pada interaksi antar kelompok yang ada di dalam untuk menghasilkan keseimbangan dan keseimbangan tersebut adalah yang terbaik. Akan tetapi realitasnya hal tersebut sulit untuk diwujudkan. Sehingga senyatanya akan terdapat kelompok yang diuntungkan dan dirugikan. Dikatakan sebagai kelompok yang diuntungkan karena kepentingan kelompoknya lebih banyak diakomodir dalam peraturan daerah, begitu pun sebaliknya bagi kelompok yang dirugikan. Sehingga dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana PCNU kota Surabaya sebagai kelompok kepentingan mempengaruhi pembuatan dan perumusan Peraturan Daerah Tentang Minuman Beralkohol di Kota Surabaya.

Actions (login required)

View Item