Kurnia Marshandy (2019) Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Atas Pengadaan Langsung Pada Bpkad Provinsi Jawa Timur. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK FV.A.50-19 MAR I.pdf Download (340kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI FV.A.50-19 MAR I.pdf Download (196kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA FV.A.50-19 MAR I.pdf Download (289kB)
	Text (FULL TEXT) FULL TEXT FV.A.50-19 MAR I.pdf Restricted to Registered users only until 30 September 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

1. BPKAD Provinsi Jawa Timur dalam melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa langsung telah mengacu dan mengimplementasikan peraturan yang berlaku tersebut. 2. Definisi yang dijelaskan menurut BPKAD Provinsi Jawa Timur mulai dari pihak-pihak yang berperan dalam proses pengadaan, tujuan dan prosedur pengadaan, serta dokumen yang digunakan selama proses pengadaan telah sesuai pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. 3. Prosedur pengadaan langsung pada BPKAD Provinsi Jawa Timur secara garis besar dimulai dari perencanaan pengadaan, dilanjutkan dengan persiapan pengadaan dan pelaksanaan. 4. Pengadaan langsung pada BPKAD Provinsi Jawa Timur dilakukan untuk barang/jasa dengan nilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 5. Dokumen-dokumen yang digunakan telah lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun dijumpai kendala pada pelaksanaannya, namun pengadaan barang/jasa langsung pada BPKAD tergolong sangat baik dan telah memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah.

Actions (login required)

View Item