JUANDA, MARIA ANGELIA Y, 031714253017 (2019) PENGHINDARAN PAJAK OLEH WARGA NEGARA ASING TERHADAP PENGHASILAN SEWA MENYEWA RUMAH NOMINEE. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text abstrak.pdf Download (55kB)
	Text daftar isi.pdf Download (59kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (40kB)
	Text full text.pdf Restricted to Registered users only until 21 November 2022. Download (675kB) | Request a copy

Abstract

Penghindaran Pajak merupakan bentuk dari perlawanan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara menghindarkan diri dari pajak, penggelapan pajak dan melalaikan pajak. Dalam dunia bisnis peginapan dimana timbul dari adanya perjanjian pinjam nama oleh Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia dapat mengakibatkan penghindaran pajak tersebut dalam bentuk kelalaian Warga Negara Asing untuk memenuhi pendanaan bagi Warga Negara Indonesia sebagai pemilik secara yuridis formal agar dapat membayar kewajiban yaitu membayar pajak atas bisnis penginapan. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diangkat adalah Penghindaran pajak (Tax Avoidance) olehxWarga Negara Asing atas penghasilan yang diperoleh dari nominee agreement dengan Warga Negara Indonesia atas rumah tinggal yang digunakan untuk bisnis penginapan dan Akibat hukum dalam prespektif pertanahan dan pajak bagixWarga Negara Indonesia yang namanya digunakan oleh Warga Negara Asing dalam perjanjianxrumah nominee. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Hasil penelitian ini adalah bahwa penghindara pajak yang dilakukan oleh Warga Negara Asing merupakan perbuatan yang tidak langsung dilakukan olehnya namun melalui nama Warga Negara Indonesia sebagai nama yang terdaftar secara administrasi sehingga merugikan Warga Negara Indonesia dan Negara. Dalam peraturan perpajakan belum ada aturan yang mengatur tentang hal ini sehingga kelalaian dari Warga Negara Asing tersebut menjadi tanggung jawab dari Warga Negara Indonesia sehingga dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU KUP. Perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia dapat ditemput dengan upaya hukum baik secara represif dengan mengajukan keberatan dan upaya hukum

Actions (login required)

View Item