Satriyo Bagus Arianto (2019) Kewenangan BNN Dalam Pemberian Rehabilitasi Pada Pecandu Narkotika. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (915kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (424kB)
	Text (DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) 3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pdf Download (402kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. DAFTAR ISI.pdf Download (411kB)
	Text (BAB I) 5. BAB I .pdf Download (505kB)
	Text (BAB II) 6. BAB II .pdf Restricted to Registered users only until 4 February 2023. Download (516kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7. BAB III .pdf Restricted to Registered users only until 4 February 2023. Download (529kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8. BAB IV .pdf Restricted to Registered users only until 4 February 2023. Download (428kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Registered users only until 4 February 2023. Download (426kB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini berjudul “Kewenangan BNN Dalam Pemberian Rehabilitasi Pada Pecandu Narkotika”. Dalam penelitian yang menggunakan metode doktrinal dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) dengan tujuan untuk menganalisis rumusan masalah penelitian ini. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu (1) Apakah BNN mempunyai kewenangan untuk memberikan rehabilitasi pada pecandu narkotika?; (2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan BNN dalam pemberian rehabilitasi pada pecandu narkotika?. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kewenangan BNN untuk memberikan rehabilitasi menghasilkan suatu konsep kewenangan BNN berdasarkan klasifikasi rehabilitasi secara khusus. Terdapat dua klasifikasi rehabilitasi secara khusus yaitu secara voluntary (pecandu melaporkan diri) dan compulsory (pecandu tertangkap tangan oleh penyidik) dimana pada kategori compulsory dibagi menjadi tiga jenis yaitu, 1. Rehabilitasi yang diberikan selama proses peradilan (penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan); 2. Rehabilitasi diluar proses peradilan; 3. Rehabilitasi yang diberikan setelah putusan atau penetapan pengadilan dimana penyidik biasa memberikan rehabilitasi setelah adanya putusan atau penetapan pengadilan. Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa pada dasarnya pertimbangan BNN dalam pemberian rehabilitasi pada pecandu narkotika merupakan hasil dari konsep kewenangan BNN yang dirumuskan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH 17/20 Ari k
Uncontrolled Keywords:	BNN authority, rehabilitation, narcotic addicts
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3625-3649 Food. Drugs. Cosmetics
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM Satriyo Bagus Arianto NIM031611133163
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Astutik NIDN0003036802
Depositing User:	sugiati
Date Deposited:	04 Feb 2020 03:22
Last Modified:	04 Feb 2020 03:22
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/93817
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item