Devita Mutiara Danysa (2019) Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Melalui Izin Pemakaian Tanah Kota Surabaya. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (111kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (121kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN .pdf Download (276kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II BENTUK PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH OLEH PIHAK KETIGA MELALUI IZIN PEMAKAIAN TANAH .pdf Restricted to Registered users only until 1 August 2023. Download (371kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN YANG TERJADI DALAM PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH MELALUI IZIN PEMA.pdf Restricted to Registered users only until 1 August 2023. Download (276kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP .pdf Restricted to Registered users only until 1 August 2023. Download (116kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (196kB)

Abstract

Pemanfaatan adalah salah satu ruang lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Barang Milik Daerah yang dikelola Pemerintah Daerah yakni berupa tanah dan bukan tanah. Pemanfaatan Barang Milik Daerah terdiri dari Pinjam Pakai, Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, dan Bangun Serah Guna. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam memanfaatkan tanah asetnya yang tidak digunakan adalah dengan memberikan Izin Pemakaian Tanah kepada masyarakat. Izin Pemakaian Tanah adalah izin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Pemegang Izin Pemakaian Tanah diharuskan melakukan kewajiban dan mematuhi larangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Banyak pemegang Izin Pemakaian Tanah yang tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran selama memegang Izin Pemakaian Tanah. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan menghentikan pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Pemakaian Tanah, Pemerintah Kota Surabaya dapat melakukan penegakan hukum dengan cara memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah berupa sanksi administrasi.

Actions (login required)

View Item