Erich Kurniawan Widjaja (2020) Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Hal Terjadi Force Majeure dan/atau Keadaan Tertentu yang Menyebabkan Sistem Hak Tanggungan Elektronik Terganggu. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (528kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (413kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (476kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (342kB)
	Text (BAB II KONSEP KEADAAN FORCE...) 5. BAB II KONSEP KEADAAN FORCE....pdf Restricted to Registered users only until 2 August 2023. Download (536kB) | Request a copy
	Text (BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP...) 6. BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP....pdf Restricted to Registered users only until 2 August 2023. Download (570kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 2 August 2023. Download (316kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (427kB)

Abstract

Ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Permen HT-El) mengatur bahwa dalam keadaan terjadi force majeure dan/atau keadaan tertentu yang menyebabkan sistem HT Elektronik terganggu sehingga hasil layanan tidak dapat terbit, maka proses pelayanan Hak Tanggungan dinyatakan batal. Pengaturan ini tentu saja merugikan posisi kreditor sebagai calon pemegang hak tanggungan.Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum untuk mengetahui keadaan-keadaan apa saja yang dapat dikatagorikan sebagai keadaan force majeure dan/atau keadaan tertentu pada sistem HT Elektronik dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam ketentuan Permen HT-El tersebut tidak dijelaskan mengenai defisini serta contoh-contoh keadaan tertentu dan/atau keadaan force majeure. Penelitian hukum ini menghasilkan temuan bahwaforce majeure dalam Sistem HT Elektronik adalah keadaan-keadaan di terjadi luar kendali manusia yaitu berupa peristiwa-peristiwa alam, kondisi politik, perubahan arah kebijakan politik. Sedangkan keadaan tertentu yang dimaksud dalam ketentuan Permen HT Elektronik merupakan keadaan-keadaan yang menyebabkan suatu system elektronik menjadi terganggu seperti human error, gangguan jaringan dan server down. Akibat hukum dari keadaan tersebut adalah bahwa posisi kreditor menjadi kreditor konkuren karena dengan batalnya proses Hak Tanggungan tidak akan melahirkan hak kebendaan.

Actions (login required)

View Item