Kadek Deddy Permana Artha (2020) Keabsahan Pre Project Selling Satuan Rumah Susun Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/Prt/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (574kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (327kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (305kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (387kB)
	Text (BAB II KARAKTERISTIK PPJB SATUAN...) 5. BAB II KARAKTERISTIK PPJB SATUAN....pdf Restricted to Registered users only until 10 August 2023. Download (434kB) | Request a copy
	Text (BAB III AKIBAT HUKUM BAGI...) 6. BAB III AKIBAT HUKUM BAGI....pdf Restricted to Registered users only until 10 August 2023. Download (371kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 10 August 2023. Download (305kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (311kB)
	Text (LAMPIRAN) 9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 10 August 2023. Download (215kB) | Request a copy

Abstract

Semenjak diundangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah (Permen PUPR 11/PRT/M/2019) terjadi konflik aturan hukum antara Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun) dengan Pasal 12 ayat (1) Permen PUPR 11/PRT/M/2019, yang mana dalam Pasal 43 ayat (1) UU Rumah Susun pada pokoknya mengatur bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dapat dibuat dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan, sedangkan dalam Pasal 12 ayat (1) Permen PUPR 11/PRT/M/2019 menyebutkan PPJB dibuat di hadapan Notaris (dalam bentuk akta otentik). Selain itu, pada Pasal 1 angka 2 Permen PUPR 11/PRT/M/2019 memberikan pengertian yang sama terhadap dua konsep yang berbeda yaitu mengenai Perjanjian Pendahuluan Jual Beli dan PPJB. Untuk dapat membuat PPJB, notaris harus memastikan syarat-syarat yang tertuang dalam Pasal 43 ayat (2) UU Rumah Susun Juncto Pasal 10 Permen PUPR 11/PRT/M/2019. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik PPJB satuan rumah susun dengan sistem Pre Project Selling setelah berlakunya Permen PUPR 11/PRT/M/2019 dan untuk menganalisis akibat hukum terhadap PPJB yang tidak disesuaikan dengan Permen PUPR 11/PRT/M/2019. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi kemudian memberikan pemecahan atas masalah hukum yang dihadapi. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa PPJB tergolong sebagai perikatan bersyarat dan perjanjian tidak bernama. Karakteristiik PPJB setelah berlakunya Permen PUPR 11/PRT/M/2019 yakni PPJB satuan rumah susun dapat dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta di bawah tangan, memenuhi materi muatan PPJB satuan rumah susun, dan peningkatan fungsi notaris dalam pembuatan PPJB satuan rumah susun. Bagi notaris yang tidak memestikan terlebih dahulu syarat dalam Pasal 43 ayat (2) UU Rumah Susun Juncto Pasal 10 Permen PUPR 11/PRT/M/2019 dan tetap membuat PPJB satuan rumah susun sekalipun syarat tersebut belum terpenuhi sehingga menimbulkan kerugian bagi kliennya, maka kepadanya dapat dituntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 BW.

Actions (login required)

View Item