Debby Eka Kartikasari (2020) Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Tanah Bagi Pemegang Izin Pemakaian Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (520kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf Download (124kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf Download (123kB) |
|
Text (BAB I)
4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (187kB) |
|
Text (BAB II)
5. BAB II PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI.pdf Restricted to Registered users only until 2 August 2023. Download (232kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
6. BAB III UPAYA HUKUM PEMEGANG IZIN PEMAKAIAN TANAH ATAS TARIF.pdf Restricted to Registered users only until 2 September 2023. Download (165kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 2 September 2023. Download (40kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR BACAAN)
8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (85kB) |
Abstract
Tesis berjudul “PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH BAGI PEMEGANG IZIN PEMAKAIAN TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA”, yang diteliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Tesis ini membahas karakter dan konsep keadilan berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli. Selain itu dalam tesis ini juga membahas mengenai dasar-dasar penetapan tarif retribusi berdasarkan perundang-undangan, baik dari Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun Peraturan Daerah Kota Surabaya yang mengatur secara khusus mengenai perhitungan tarifnya. Untuk mendapatkan pemahaman lebih sempurna, penelitian ini terlebih dahulu membahas mengenai konsep-konsep keadilan dan latarbelakang dikenakan retribusi daerah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa prinsip keadilan yang diterapkan oleh petugas di lapanganlah yang menjadikan tujuan dikenakannya retribusi daerah yang dipungut kepada pemegang IPT menimbulkan sengketa. Oleh sebab itu diharapkan adanya koordinasi dan komunikasi untuk menerjemahkan ketentuan dalam perundangan tersebut sehingga dapat mewujudkan tujuan retribusi daerah.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 TMK 58-20 Kar p | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Prinsip Keadilan, Retribusi Daerah, Izin Pemakaian Tanah. | |||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure | |||||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Tatik Poedjijarti | |||||||||
| Date Deposited: | 01 Sep 2020 22:18 | |||||||||
| Last Modified: | 01 Sep 2020 22:18 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/98360 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
 |
View Item |