Qiftia Paula Devi (2020) Proses Pengajuan Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. X (Studi Kasus Konsultan CV. All Solutions). Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (3MB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (31kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (3MB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy
	Text (PEMBAHASAN) 5. BAB 2 PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 2023. Download (3MB) | Request a copy
	Text (PENUTUP) 6. BAB 3 PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 17 September 2023. Download (3MB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (3MB)
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) 33-KESEDIAAN PERPUS_QIFTIA PAULA DEVI_151710713013- - qiftia paula_unlocked.pdf Restricted to Registered users only Download (145kB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan Gambaran Umum dan Tahapan-Tahapan Proses Pengajuan Keberatan yang oleh CV. X dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut : Dalam Pelaporan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2016 Pembetulan Ke-Dua, bahwa CV. X melakukan transaksi Pembelian pada PT. ABC dan PT.DEF dengan melampirkan bukti berupa Faktur Pajak tetapi dalam pengisian formulir 1111 B2 terjadi kesalahan pengisian nama perusahaan, perusahaan dalam formulir tersebut diisi atas nama PT. DEF saja. Rangkaian Pemeriksaan berjalan lancar dengan Hasil Pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat koreksi pajak pada SPT PPN Masa Pajak Februari 2016 yang menurut Tim Pemeriksa Pajak tidak terdapat bukti yang kompeten. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan suatu produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2016. CV. X mengajukan Surat Keberatan karena tidak setuju terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak dan tentunya koreksi tim pemeriksa. CV. X memiliki bukti serta alasan yang kuat terhadap kredit PPN yang sudah diakui sebagai Pajak Masukan dan sudah dilaporkan sebagai PPN Keluaran oleh Lawan Transaksinya.

Actions (login required)

View Item