AVIRA RESTYANTI (2020) Perlakuan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO pada BPKAD Provinsi Jawa Timur Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan PP No. 12 Tahun 2019. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (787kB)
	Text 2. DAFTAR ISI .pdf Download (148kB)
	Text 3. BAB 1 .pdf Download (583kB)
	Text 4. BAB 2 .pdf Restricted to Registered users only until 5 October 2023. Download (999kB) | Request a copy
	Text 5. BAB 3 .pdf Restricted to Registered users only until 5 October 2023. Download (118kB) | Request a copy
	Text 6. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (117kB)
	Text 7. LAMPIRAN .pdf Restricted to Registered users only until 5 October 2023. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Bedasarkan hasil penelitian dan pengamatan serta wawancara yang dilakukan di kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO yang diterapkan BPKAD Provinsi Jawa Timur selaku PPKD telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2017. 2. Pengakuan pecatatan jurnal akuntasi atas Pendapatan-LRA dan Pendapatan- LO yang diterapkan oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 5 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan kebijakan akuntansi pendapatan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 2 Tahun 2017 dan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 3. Struktur klasifikasi pendapatan antara PP No. 12 Tahun 2019 dan PP No. 71 Tahun 2010 memiliki perbedaan pada bagian pendapatan transfer. 4. Laporan Keuangan BPKAD Provinsi Jawa Timur sampai Tahun Anggaran 2020 belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil wawancara, hal tersebut dikarenakan belum ada peraturan teknis atas pelaksanaan PP No 12 Tahun 2019. Peraturan teknis yang dimaksud adalah Peraturan Mentri Dalam Negeri (Pemendagri) dan Peraturan Gubernur (Pergub).

Actions (login required)

View Item