Nuh Cahya Utama (2015) Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Uptd Parkir Sub Unit Tepi Jalan Dalam Pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Surabaya. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (HALAMAN DEPAN)
1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (674kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf Download (868kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf Download (668kB) |
|
Text (BAB I PENDAHULUAN)
4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (3MB) |
|
Text (BAB II GAMBARAN UMUM)
5. BAB II GAMBARAN UMUM.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
|
Text (BAB III PENYAJIAN DATA)
6. BAB III PENYAJIAN DATA, ANALISIS DATA.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV PENUTUP)
7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (875kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (639kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dasar rene ana dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Salah satu kebijakan yang menarik untuk diteliti adalah kebijakan pengawasan parkir tepi jalan yang ada di Kota Surabaya. Hal ini berkaitan dengan belum bisa tereapainya antara potensi dengan realisasi di lapangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pengawasan Dinas Perhubungan Kota Surabaya khususnya UPTD Parkir yang menangani perihal parkir di Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah narasumber dan arsip atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawaneara dan studi dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah purposive sampling. Validitas data dilakukan dengan triangulasi data. HasH penelitian ini disimpulkan bahwa fungsi pengawasan Dinas Perhubungan Kota Surabaya masih belum maksimal karena belum bisa meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang ada di lapangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam 4 faktor kunci dalam pengawasan yang masih belum maksimal. Yang pertama adalah faktor pelaku pengawasan yang masih minim dalam jumlah kuantitas untuk mengawasi titik lokasi parkir yang ada di Kota Surabaya. Kedua adalah faktor Standar Operasional Prosedur Dinas Perhubungan khususnya kantor UPTD parkir yang masih belum menggunakan SOP dan selama ini melakukan pengawasan hanya dengan Tupoksi saja. Yang ketiga adalah sumber daya keuangan dan sarana prasarana yang masih minim, sumber keuangan yang harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota Surabaya dan tidak punya sumber keuangan sendiri dan sarana prasarana di lapangan yang masih minim untuk membekali baik petugas pengawas lapangan, koordinator juru parkir, maupun juru parkir. Keempat adalah masalah jadwal penyelenggaraan pengawasan, yang seeara teknis sudah terjadwal dengan baik, namun dalam sisi operasionalnya masih belum maksimal dikarenakan jumlah petugas lapangan yang masih minim.
Actions (login required)
View Item |