PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP BUDAYA ORGANISASI DAN DISIPLIN PEGAWAI SERTA KINERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI PROPINSI BALI

WAYAN GEDE SUPARTHA, 090014199D (2006) PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP BUDAYA ORGANISASI DAN DISIPLIN PEGAWAI SERTA KINERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI PROPINSI BALI. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s3-2007-suparthawa-3772-kkbkk-2-k.pdf

Download (664kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s3-2007-suparthawa-3772-dise18-p.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam visi Indonesia Sehat 2010, gambaran masyarakat Indonesia yang ingin dicapai adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan bermutu secara adil dan merata. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut, Pusat Kesehatan Masyarakat diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Namun belakangan ini, kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat sering menjadi sorotan, karena derajat kesehatan masyarakat semakin memprihatinkan. Ada berbagai faktor (variabel) yang mempengaruhi Kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Variabel tersebut bersifat interdependen dalam suatu model struktural, dan dapat dikelompokkan kedalam variabel eksogen dan endogen. Tujuan dari studi ini adalah : (1) Untuk menganalisis pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Disiplin Pegawai Pusat Kesehatan Masyarakat, (2) Untuk menganalisis pengaruh Kepemimpinan terhadap Budaya Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat (3) Untuk menganalisis pengaruh Budaya Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat terhadap Disiplin Pegawai Pusat Kesehatan Masyarakat, (4) Untuk menganalisis pengaruh Budaya Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat terhadap Kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat dan (5) Untuk menganalisis pengaruh Disiplin Pegawai Pusat Kesehatan Masyarakat terhadap Kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat. Berdasarkan analisis model persamaan struktural dengan menggunakan SPSS ver. 10. dan AMOS ver. 4.1, dilakukan uji dimensional setiap variabel, untuk variabel; Kebijakan Pemerintah Kabupaten / Kota, Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Disiplin dan Kinerja Organisasi. Selain uji dimensional tersebut, indikator - indokator yang dapat mengkonstruk variabel secara signifikan, di uji berdasarkan criteria Goodness of Fit Index. Dalam hal ini, ada sejumlah indikator, yang tidak dapat mengkonstruk variabel secara signifikan. Setelah uji dimensional, dilakukan analisis model struktural secara keseluruhan, untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel yang ada dalam model. Berdasarkan analisis model persamaan struktural serta pembahasan yang mendalam di dapat kesimpulan, yakni : (1) Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pusat Kesehatan Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin pegawai Pusat Kesehatan Masyarakat di Provinsi Bali, (2) Kepemimpinan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap budaya organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat di Provinsi Bali, (3) Budaya organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin pegawai Pusat Kesehatan Masyarakat di Provinsi Bali, (4) Budaya organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat di Provinsi Bali, (5) Disiplin pegawai Pusat Kesehatan Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat di Provinsi Bali dan (6) Dari sisi teori, terdapat integrasi teori kebijakan publik, perilaku individu dan perilaku organisasi. Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa; kebijakan Pemerintah Daerah, Kepemimpinan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Budaya Organisasi dan Disiplin Pegawai serta kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat, (7) Peningkatan kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat, sebagai unit pelayan teknis kesehatan tingkat pertama, dilakukan melalui peningkatan disiplin pegawai dan perkuatan budaya organisasi serta pemantapan pelaksanaan fungsi manajemen melalui kepemimpinan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, dengan dukungan penuh oleh Pemerintah Kabupaten / Kota melalui Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dan (8) Dari ketujuh kesimpulan tersebut dapat disusun kesimpulan umum bahwa peningkatan kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat (organisasi publik), dapat dilakukan melalui peningkatan disiplin pegawai (perilaku individu), perkuatan budaya organisasi (perilaku organisasi) dan memantapkan pelaksanaan fungsi manajemen atau kepemimpinan (transformational leadership) serta peningkatan dukungan pemerintah (public policy supporting), walaupun implementasi kebijakan pemerintah daerah dan kepemimpinan hanya berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat. Untuk itu disarankan hal - hal sebagai berikut : (1) Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Bali hendaknya mengambil dan melaksanakan kebijakan yang tepat dalam penempatan pegawai di masing - masing Pusat Kesehatan Masyarakat serta mendorong pengembangan karir pegawai Pusat Kesehatan Masyarakat, (2) Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Bali hendaknya lebih siap dalam hal pengadaan obat-obatan dan peralatan sesuai dengan kebutuhan masing - masing Pusat Kesehatan Masyarakat, (3) Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Bali hendaknya lebih meningkatkan alokasi dana untuk operasional Pusat Kesehatan Masyarakat, (4) Disiplin pegawai harus ditingkatkan melalui penciptaan budaya yang kuat serta sistim Reward dan Punishment dari Pemerintah Kabupaten / Kota dilaksanakan secara konsisten serta adanya kepemimpinan transformasional, (5) Masing - masing Pusat Kesehatan Masyarakat harus menciptakan dan membangun budaya organisasi yang kuat sehingga dapat memberikan pelayanan maksimal, (6) Untuk setiap Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dan pegawai Pusat Kesehatan Masyarakat hendaknya diberikan pelatihan tentang manajemen pengelolaan Pusat Kesehatan Masyarakat, sehingga dapat melaksanakan fungsi manajemen dengan baik dan harus menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan dan peralatan Pusat Kesehatan Masyarakat. (7) Untuk menyamakan persepsi atas kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan tentang konsep pengukuran kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat dari aspek efektivitas program, efisiensi pelayanan, ekonomis pelayanan dan ekuitas pelayanan. Pendidikan ini diberikan kepada Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dan pegawai Pusat Kesehatan Masyarakat dan (8) Untuk para peneliti selanjutnya, hendaknya dapat melaksanakan penelitian lebih rinci tentang manajemen pengelolaan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan menambah variabel serta indikator yang diperlukan seperti halnya variabel lingkungan fisik tempat kerja, kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan masyarakat dan keamanan di daerah yang bersangkutan.

Item Type: Thesis (Disertasi)
Additional Information: KKB KK-2 Dis E. 18/07 Sup p
Uncontrolled Keywords: Local Government Policy Implementation, Leadership, Organization Culture, Discipline, Public Health Performance.
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD58.7-58.95 Organizational behavior, change and effectiveness. Corporate culture
Divisions: 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Ekonomi
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
WAYAN GEDE SUPARTHA, 090014199DUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorEffendie, Prof.Dr.H.,SEUNSPECIFIED
Depositing User: Tn Yusuf Jailani
Date Deposited: 05 Oct 2016 06:29
Last Modified: 02 Jul 2017 20:15
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/32403
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item