SHERYL TESALONIKA KOLLOH (2015) AKIBAT HUKUM HAPUSNYA SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DALAM STATUS SEWA ATAS BANGUNAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (228kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (223kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (211kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (210kB)
	Text (TINJAUAN) 5. BAB 2 TINJAUAN.pdf Restricted to Registered users only until 12 April 2023. Download (195kB) | Request a copy
	Text (PEMBAHASAN) 6. BAB 3 PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 12 April 2023. Download (257kB) | Request a copy
	Text (PENUTUP) 7. BAB 4 PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 12 April 2023. Download (136kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (139kB)

Abstract

Materi pokok pembahasan akibat hukum hapusnya sertipikat hak guna bangunan dalam status sewa atas bangunan, dengan permasalahan apakah hapusnya HGB atas tanah negara berakibat terhadap hak sewa bangunan dan akibat hukum terhadap pemilikan bangunan yang berdiri di atas tanah HGB atas tanah negara yang habis jangka waktunya. Metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa hapusnya HGB atas tanah negara karena pemegang hak tidak memperpanjang, maka berakibat terhadap hak sewa bangunan. Bangunan berdiri di atas tanah negara, sehingga pemilik bangunan tidak dapat memberikan kenikmatan kepada penyewa atas bangunan, sehingga menjadikan hapus pula perjanjian sewa menyewa antara pemilik bangunan dengan penyewa bangunan tersebut. Pihak pemilik bangunan berkewajiban segera membongkar bangunan. Akibat hukum hapusnya HGB atas tanah negara terhadap kepemilikan hak bangunan, maka eks pemegang HGB hanya mempunyai hak atas kepemilikan bangunan yang berdiri di atas tanah negara, kepemilikan bangunan itu juga dibatasi karena eks pemegang HGB segera membongkar bangunannya dengan biaya sendiri dan jika tidak dibongkar maka pemerintah akan membongkarnya,karena dianggap mendirikan bangunan di atas tanah negara tanpa alas hak penguasaannya sesuai dengan ketentuan pasal 37 PP No. 40 Tahun 1996.

Actions (login required)

View Item