AMARTIWI SONYA, 030416037 (2008) PENYEDIAAN PRODUK FARMASI OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PATEN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-sonyaamart-8399-abstract-8.pdf Download (365kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-sonyaamart-8121-fh23508.pdf Restricted to Registered users only Download (832kB) | Request a copy

Abstract

a. Bahwa implementasi Paten terhadap produk farmasi oleh Pemerintah terutama dilakukan dengan cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. Hal ini merupakan cara apabila pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya di Indonesia. Hal ini merupakan imlementasi hak eksklusif pemegang hak melalui pengalihan hak atau pemberian hak kepada pihak lain. Pelaksanaan Paten oleh pihak lain ini merupakan bentuk pelaksanaan hak eksklusif dari pemegang Paten. Dengan demikian Paten tersebut dapat berguna bagi kehidupan masyarakat dan sejalan dengan maksud pemberian Paten, yaitu untuk menciptakan iklim atau suasana yang baik dan mampu mendorong gairah atau semangat penemuan teknologi. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah maupun Impor Produk Farmasi merupakan bentuk pelaksanaan hak eksklusif dalam bentuk Lisensi. b. Bahwa impor produk farmasi tidak melanggar hak eksklusif Pemegang Paten. Pemerintah mempunyai kesempatan untuk menempuh kedua upaya hukum ini untuk mendapatkan produk farmasi dengan harga murah dan kemudahan tersedianya akses obat oleh masyarakat. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah merupakan pelaksanaan hak eksklusif Pemegang Paten khususnya untuk membuat atau memproduksi sendiri. Selanjutnya Impor Produk Farmasi adalah bentuk pelaksanaan hak eksklusif dalam bentuk perjanjian lisensi untuk mengimpor. Dalam hal Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, Pemerintah harus memproduksi sendiri obat-obatan esensial yang dibutuhkan, sedangkan pada Impor Produk Farmasi, Pemerintah tidak perlu memproduksi sendiri obat¬-obatan Paten yang bersangkutan, tetapi cukup mengimpor dari negara lain, sesuai ketentuan dalam negeri. Selain itu sebagai pengecualian dari Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, Pemerintah dapat melakukan upaya Lisensi Wajib dengan menunjuk pihak lain. Hal ini mirip dengan ketentuan Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dengan menunjuk pihak lain, untuk dan atas nama Pemerintah. Sehubungan dengan implementasi hak eksklusif pemegang Paten dalam mewujudkan invensi berupa produk farmasi, seringkali inventor yang telah menemukan virus tidak dapat memperoleh keuntungan atas penggunaan virus yang dihasilkan, meskipun menurut UU Paten ia mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas invensinya berupa virus tersebut. Penemuan virus tidak akan lebih bermanfaat selain ditemukan vaksin untuk mengobati atau mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus yang telah ditemukannya. Oleh sebab itu MIA dapat menjadi solusi bagi inventor virus agar dapat memperoleh pembagian keuntungan (Benefit Sharing) yang seimbang dari vaksin yang telah dihasilkan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH.235/08 Son p
Uncontrolled Keywords:	PATENT � LAW AND LEGISLATION
Subjects:	T Technology > T Technology (General) > T201 Patents. Trademarks
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM AMARTIWI SONYA, 030416037 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Agung Sudjatmiko, S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Tn Hatra Iswara
Date Deposited:	04 Dec 2008 12:00
Last Modified:	14 Jun 2017 17:25
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13220
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item