Sri Maemunah Soeharto, - (1996) Pengelompokan Bumn Dalam Rangka Penyusunan Tolok Ukur Pada Evaluasi Kinerja di Indonesia. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) fix 27. PENGELOMPOKAN BUMN DALAM RANGKA PENYUSUNAN TOLOK UKUR PADA EVALUASI KINERJA DI INDONESIA - SRI MAEMUNAH SOEBARTO.pdf Download (12MB)

Abstract

Masalah Badan Usaha Milik Negara merupakan fenomena ekonomi pada abad keduapu1uh sesudah Perang Dunia II. Badan Usaha Milik Negara mempunyai peran yang penting dalam pembangunan negara berkembang. Timbulnya BUMN dapat disebabkan beberapa alasan : karena kegagalan mekanisme pasar mencapai alokasi sumber daya secara optimal disebabkan adanya monopo1i dan ekstemalitas, alasan idio1ogi, alasan sosial politis dan sebagai warisan sejarah. Badan Usaha Milik Negara merupakan organisasi yang mempunyai dua dimensi. Sebagai badan usaha ia harus menghasilkan keuntungan, tumbuh dan se1alu menjaga ke1angsungan usahanya. Sebagai alat kebijaksanaan pemerintah ia mempunyai tujuan yang berorientasi kepentingan masyarakat. Dua kepentingan yang berbeda dan mungkin ber1awanan itu harus dipadukan secara berimbang, walaupun sulit untuk di1aksanakan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 ditetapkan tujuan BUMN yang 1ebih banyak tujuan non komersialnya dari pada tujuan komersial. Tetapi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 740 Tahun 1989 dan Nomor 826 Tahun 1992 hanya menetapkan to1ok ukur tujuan komersial, dengan bobot dan standar keberhasi1an yang sama bagi semua BUMN. Di Indonesia berdasarkan data Desember 1992 ada 184 BUMN yang beroperasi di berbagai sektor ekonomi, mempunyai 1atar be1akang dan kondisi yang berbeda. ~erbedaan ini akan mempengaruhi peri1aku, berfungsinya BUMN sebagai alat kebijaksanaan pemerintah serta kinerja BUMN. Penelitian ini bertujuan mengadakan pengelompokan BUMN yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan tolok ukur. Oengan adanya pengelompokan BUMN, penyusunan tolok ukur menjadi lebih sederhana tanpa mengurangi sifat unik tolok ukur karena adanya perbedaan pada 184 BUMN. Penyusunan tolok ukur akan digunakan unruk menilai keberhasilan organisasi (dimensi makro) dan keberhasilan manajemen (dimensi mikro). Namun karena keberhasilan manajemen lebih besar pengaruhnya terhadap peninglcatan kinerja, maka penelitian ini lebih menitikberatkan pada penyusunan tolok ukur unruk menilai keberhasilan manajemen. Strukttlr pengendalian manajemen BUMN yang diarur pada Peraruran Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 di mana menteri bidang teknis adalah kuasa pemegang saham sebagai pembina, merupakan struk:rur divisional. Dalam strukttJr divisional pimpinan BUMN merupakan unsur penting dalam pengendalian manajemen karena ialah yang akan menjabarkan strategi menjadi ttJjuan operasional untuk mencapai sasaran. Oleh karena itt! sangat penting unruk diketahui bagaimana sikap pimpinan dengan adanya pengelompokan BUMN yang berbeda sasarannya. Sikap ini dinyatakan dalam penetapan rujuan, prioritas ttl juan dan hubungannya dengan penetapan bobot tolok ukur. Dalam organisasi divisional pimpinan BUMN merupakan sub ordinate dari menteri sebagai pembina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesamaan persepsi di antara pimpinan BUMN dengan pejabat pemerintah yang berkedudukan sebagai posisis kunci dalam pengendalian manajemen. Penelitian ini merupakan penelitian empirik yang dilakukan 2 tahap. Tahap penama merupakan sensus terhadap seluruh BUMN yang ada pada tahun 1989 dalam rangka peneglompokan BUMN. Tahap kedua dilakukan dengan stratified random sampling setelah pengelompokan tahap pertama selesai. Teknik analisis yang digunakan adalah pendekatan inferensial /Qgika dan inferensial statistik dengan menggunakan Kai Kuadrat, Uji Kruskal Wallis, Uji Korelasi Jenjang Spearman dan Uji Jumlah Jenjang Wilcoxon. Penelitian telah menghasilkan pengelompokan BUMN berdasarkan pendekatan produk dan konsumen menjadi 4 kelompok, yaitu: kelompok 1 yang mempunyai sasaran pemerataan atau distribusi, kelompok 2 yang mempunyai sasaran sebagai prasarana, kelompok 3 yang mempunyai sasaran sebagai pendorong pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kelompok 4 yang mempunyai sasaran sebagai sumber pendapatan negara dan memperbaiki \ neraca pembayaran. Berdasarkan lingkup pertanggungjawaban pimpinan BUMN atas kinerja BUMN dapat dikelompokkan dengan 2 pendekatan, yaitu: atas dasar pendekatan pusat pertanggungjawaban dan pendekatan perimbangan relatif antara dimensi publik dan dimensi badan usaha. Berdasarkan pendekatan pusat pertanggungjawaban BUMN dapat dikelompokan menjadi 4 kelompok, yaitu: kelompok pusat laba, kelompok pusat pengeluaran, kelompok pusat tanggung jawab sosial dan kelompok pusat biaya standar. Berdasarkan perimbangan relatif antara dimensi publik dan dimensi badan usaha BUMN dapat dikelompokan menjadi 2 kelompok, yaitu: kelompok BUMN yang lebih condong pada dimensi publik dengan pengaturan pemerintah, dan kelompok BUMN yang lebih condong pada dimensi badan usaha yang diatur melalui mekanisme pasar. Dengan mengembangkan pendapat Midlemist dan Song tentang penyusunan tolok ukur dan pendekata unit perusahaan strategik dari Hall, telah dapat dirumuskan formula pengukuran keberhasilan manl\iemen. Rumus itu telah dapat mengevaluasi kinelja yang baik menurut William dan tolok ukur yang merefleksikan tanggung jawab dan wcwenang dari Kinnunen dan Caplan. Karena dalam rumus pengukuran keberhasilan tersebut telah digunakan tolok ukur majemuk sesuai dengan tujuan kornersial dan tujuan non komersial yang telah ditetapkan, serta memperhitungkan perirnbangan setiap unit perusahaan strategik terhadap seluruh kegiatan perusahaan dengan memperhatikan perbedaan kebijaksanaan yang berlaku atas unit perusahaan strategik maupun BUMN. Penelitian ini juga telah membuktikan adanya hubungan antara keadaan dan lingkungan terhadap sikap pirnpinan BUMN. Ketetapan Peraturan Pemerintah Nornor 3 Tahun 1983 tentang tujuan, deregulasi yang menghapus dan mengurangi subsidi dan penyertaan modal pemerintah dan persaingan yang tajam serta evaluasi kinerja menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 740Tahun 1989 dan Nomor \ 826 Tahun 1992 yang lebih menitikberatkan pada tujuan komersial meyebabkan pirnpinan BUMN mempunyai preferensi yang tinggi terhadap tujuan komersial. Hal ini terbukti dari Uji Kai Kuadrat dan Kruskal Wallis yang menyatalta.n tidak ada perbedaan yang signifikan tujuan dan prioritas tujuan antara kelompok BUMN dengan sasaran yang berbeda, pada tingkat signifikansi 5%. Demikian juga Uji Jenjang Spearman telah menyatalta.n tidak ada hubungan yang signifikan antara prioritas tujuan ~ bobot tolok ukur pada kelompok BUMN dengan sasaran pernerataan dan prasarana. Sedangkan pada kelompok sebagai pendorong pembangunan dan sebagai sumber pendapatan negara dan perbaikan neraca pembayaran ada hubungan yang signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini dapat juga disebabkan adanya evaluasi kinerja yang menetapkan bobot 70% pada rentabilitas (R}, likuiditas (L) dan SQlvabilitas (S). Dengan ketetapan bobot 70% pada R,L,S maka keberhasilan akan lebih ditentukan oleh ketiga tolok ukur tersebut, dimana ketiganya merupakan tolok ukur tujuan komersial. Adanya ketetapan yang mengarur tingkat gaji disesuaikan dengan tingkat keberhasilan menyebabkan pimpinan BUMN lebih mengutamakan tujuan komersial di semua kelompok BUMN. Hal ini juga membuktikan adanya hubungan antara motivasi dan imbalan. Penelitian ini dengan Uji Jumlah Jenjang Wilcoxon telah membuktikan tidak adanya perbedaan persepsi yang signifikan antara pimpinan BUMN dengan pejabat pemerintah yang mempunyai kedudukan sebagai posisi kunci dalam penetapan prioritas tujuan dan bobot tolok ukur pada tingkat signifikansi 5%. Ternyata mereka menetapkan 3 tujuan terpenting pada tujuan yang sama demikian juga bobot tolok ukur, walaupun tingkat preferensinya berbeda. Seperti diketahui tingkat preferensi merupakan pernyataan sikap seseorang, oleh karena itu sifamya sangat subyektif. lmplikasi hasil penelitian ini terhadap kebijaksanaan pemerintah adalah melalui pengelompokan BUMN baik atas dasar sasaran yang akan dicapai maupun atas dasar lingkup pertanggungjawaban pimpinan atas kinerja dimungkinkan adanya evaluasi kinerja yang dapat menyebabkan tanggapan positif dari pimpinan BUMN. Hal ini penting karena dengan adanya tanggapan positif tujuan dari evaluasi kinerja untuk mengarahkan organisasi pada pencapaian tujuan strategik dapat dicapai demikian pula kinerja setiap tahun dapat ditingkatkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan rumus pengukuran keberhasilan adalah: keuntungan adalah keuntungan publik, dalam penetapan target maupun bobot tolok ukur tujuan komersial perlu dipertimbangkan adanya perbedaan pe'!:lakuan pemerintah terhadap suatu BUMN atau unit perusahaan strategik, juga harus diingat bahwa BUMN merupakan organisasi yang hidup dan dinamis. Perlu diingat bahwa evaluasi kinerja sebagai sub sistem dari sistem pengendalian manajemen hanya merupakan sebagian dari proses perencanaan dan pengendalian yang dilakukan sebuah perusahaan. Oleh karena itu hanya menyempurnakan evaluasi kinerja dengan menyusun tolok ukur yang tepat tidak akan dapat menjamin keberhasilan sebuah perusahaan tanpa didahului perencanaan strategik yang baik. Penelitian ini masih mengandung kelemahan yang disebabkan adanya beberapa keterbatasan, oleh karena itu untuk mendapatkan basil yang lebih baik adalah menjadi tugas penelitian lanjutan untuk meneliti pada lingkup yang lebih sempit tetapi mendalam.

Actions (login required)

View Item