Kurnia Widianto (2022) Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) Terkait Dengan Jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Indonesia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA,.

	Text (HALAMAN JUDUL) KKB KK-2 S.FH.19-22 Wid p hal i.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) KKB KK-2 S.FH.19-22 Wid p bab i.pdf Download (984kB)
	Text (FULLTEXT) KKB KK-2 S.FH.19-22 Wid p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai orang yang mengurusi segala sesuatu mengenai pekerjaan rumah sehari-hari sangat membutuhkan undang-undang tersendiri sebagai payung hukum, tidak terkecuali mengenai jaminan sosial untuk Pekerja Rumah Tangga (PRT) sendiri. Indonesia yang belum mempunyai hukum tersendiri untuk sebagai payung hukum para Pekerja Rumah Tangga (PRT) memiliki dampak sangat merugikan. Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang sebelumnya tidak dianggap sebagai pekerja oleh Pemerintah karena majikan dianggap sebagai pemberi kerja bukan sebagai pengusaha/badan usaha sehingga Pembantu Rumah Tangga (PRT) seringkali tidak mendapat perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. International Labour Organization (ILO) telah membuat Konvensi 189 untuk mengatasi buruknya perlindungan hukum yang didapatkan oleh Pekerja Rumah Tangga (PRT). Selain perlindungan hukum, masalah lain yang tidak kalah penting adalah mengenai jaminan sosial, yang dalam hal ini adalah jaminan sosial yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS sendiri sangat berguna selain untuk perlindungan hukum dan juga berguna untuk membantu mengurangi tekanan ekonomi yang dialami oleh Pekerja Rumah Tangga (PRT) itu sendiri. BPJS merupakan badan hukum milik Pemerintah yang mempunyai tugas mengurusi dan memberikan jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia tidak terkecuali bagi para Pekerja Rumah Tangga (PRT). Kesadaran para majikan akan jaminan sosial dan kesejahteraan para pekerjanya sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan para pekerjanya. Pemerintah dalam hal ini sangat lamban dalam membuat undang-undang untuk para Pekerja Rumah Tangga (PRT). Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUUPPRT) yang telah bertahun-tahun dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak kunjung usai meski telah banyak kasus dan masalah yang diderita oleh para Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Actions (login required)

View Item