RUSALLE (2022) KESISTEMAN PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DALAM PROSES PENGUSUNGAN CALON WALIKOTA SURABAYA PADA PEMILIHAN WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020 (STUDI KASUS PDIP SURABAYA). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 071711333058_HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) 071711333058_BAB I.pdf Download (631kB)
	Text (FULLTEXT) 071711333058_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Partai Politik merupakan instrument utama dalam negara demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik akan mendelegasikan kader-kadernya untuk terlibat dalam pemerintahan. Oleh karena itu, partai politik secara kelembagaan harus menjadi sehat sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya dengan maskimal. Ada beberapa fenomena mengenai permasalahn di dalam partai politik yakni konflik, ketidaktertiban terhadap AD/ARTnya dan berbagai permasalahn internal. Tiap partai politik memiliki sistem yang dijadikan acuan dalam proses pemngambilan pelbagai keputusan-keputusan politik di berbagai ranah. Hal ini seperti yang terjadi di PDIP di Surabaya. Penelitian ini akan membahas bagaimana kesisteman pelembagaan partai politik khususnya PDIP dalam menentukan pilihan calon walikota yang hendak diusungnya pada Pilwali 2020 silam serta berkaitan juga dengan permasalahan kelembagaan dalam perspektif lokal yang mengangkat fenomena pemilihan Ketua DPC PDIP Surabaya. Tujuan dalam penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana kondisi sistem kelembagaan yang terjadi berkaitan dengan fenomena yang diangkat. Adapun teori yang diangkat adalah menggunakan Pelembagaan Partai Politik. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya proses kelembagaan yang masih belum seluruhnya sesuai dengan AD/ART partai, kepemimpinan partai politik yang hirarkis, asas demokrasi hingga pelaksanaan demokrasi internal yang belum maksimal meskipun hasil keputusan yang dibuat dikehendaki dan diterima seluruh pihak yang terlibat sehingga menghasilkan analisa bahwa diperlukan proses pelembagaan yang lebih lanjut di PDIP karena pelembagaannya belum berjalan dengan seluruhnya. Temuan lain adalah adanya kepentingan dalam beberapa pihak pejabat struktural di internal yang berada di tingkat daerah sehingga menghambat suara demokrasi dari akar rumput, sehingga pengambilan dari DPP menjadi lebih efektif karena mengakomodir suara dari akar rumput.

Actions (login required)

View Item