Eddo Rio (2022) Konstruksi Hukum Perjanjian Kerja Alih Daya Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA,.

	Text (HALAMAN JUDUL) 032014153045 hal i.pdf Download (907kB)
	Text (BAB 1) 032014153045 bab 1.pdf Download (734kB)
	Text (FULLTEXT) 032014153045.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pada penghujung tahun 2019 yang lalu, Pemerintah berupaya mendorong sebuah omnibus law berupa Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker). UU Ciptaker ini justru menimbulkan hubungan kerja alih daya menjadi jenis pekerjaan yang semakin terbuka untuk diimplementasikan, yang merugikan bagi pekerja/buruh karena membuka peluang berstatus sebagai PKWT dalam waktu yang lama selama menjalani karir. Dampak pengaturan UU Ciptaker tersebut juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perusahaan. Suatu perusahaan akan kesulitan mengatur terkait pekerjaan yang dapat dilimpahkan kepada pekerja/buruh. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pembagian sifat dan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan kepada perusahaan alih daya serta filosofi pengaturan alih daya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, apakah prinsip kebebasan berkontrak serta asas fairness tetap dapat diterapkan dalam perjanjian kerja alih daya. Dalam perjanjian kerja perlu menganut asas Kebebasan berkontrak yang tentu bukan bebas tanpa adanya batasan. Kebebasan tersebut harus tetap memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Parameter asas kebebasan berkontrak dalam kaitannya suatu perjanjian kerja juga wajib menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk penerapan asas fairness dalam suatu Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Perusahaan Alih Daya yang bersifat subordinasi memerlukan turut serta pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang dianggap lemah dalam wujud pembuatan regulasi yang adil agar dapat dipenuhinya hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja yang harus dilaksanakan oleh Perusahaan Alih Daya dan Pekerja/Buruh dalam suatu hubungan kerja. Setiap Perjanjian Kerja wajib memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 karena pembuatan regulasi tersebut tidak mengacu pada metode pembentukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan cacat formil. Selain itu, mendorong Perusahaan Alih Daya/Pengusaha untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memisahkan pekerjaan yang dialihdayakan berdasarkan status perjanjian kerjanya yaitu antara PKWTT dengan PKWT. Terakhir, mendorong Pekerja/Buruh untuk mengetahui ketentuan yang berlaku dalam sektor ketenagakerjaan agar keadilan/fairness terwujud dan tidak dirugikan oleh Pengusaha serta memahami isi dari suatu Perjanjian Kerja sebelum disepakati oleh kedua belah pihak.

Actions (login required)

View Item