JURIS JUSTITIO HAKIM PUTRA, - (2022) PERGESERAN KARAKTERISTIK PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA KONTRAK KERJA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HAL JUDUL) HAL JUDUL.pdf Download (189kB)
	Text (BAB 1) BAB 1.pdf Download (120kB)
	Text (FULLTEXT) 032014153025.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Adanya amandemen PKWT pada Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan pro kontra. Salah satu kontra yang ditimbulkan pada aturan ini adalah implikasinya terhadap perlindungan pekerja yang menggunakan skema PKWT. Isu hukum pada penulisan ini adalah karakteristik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam rezim hukum Undang-Undang Cipta Kerja dan akibat hukum terhadap perlindungan pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas perubahan aturan PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan Lamongan. Penelitian menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif. Terdapat 2 hasil penelitian yaitu pertama, karakteristik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam rezim hukum Undang-Undang Cipta Kerja adalah (1) perubahan jenis PKWT yakni PKWT yang berdasarkan jangka waktu yang terdiri dan pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap; (2) PKWT dilakukan melebihi waktu 5 (lima) tahun, maka demi hukum menjadi PKWTT dan masa kerja Pekerja; (3) Perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan secara daring PKWT kepada Kementrian Ketenagakerjaan; dan (4) Kewajiban pemberian kompensasi untuk tenaga kerja yang telah menyelesaikan PKWT atau sebelum durasi PKWT berakhir. Kedua, perlindungan hukum atas amandemen adalah kewajiban registrasi PKWT dan membuat PKWT yang tidak sesuai dengan durasi adalah PKWT demi hukum berubah jadi PKWTT dengan catatan, pemberian kompensasi, dan adanya upaya hukum berupa judicial review dan political review.

Actions (login required)

View Item