DEASY RAHMAYOSHE RISTYANA (2022) POLICY CAPACITY IMPLEMENTASI INOVASI SI MASTER DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text (HALAMAN JUDUL) 071924353008_HALAMAN JUDUL.pdf Download (210kB)
	Text (BAB I) 071924353008_BAB I.pdf Download (125kB)
	Text (FULLTEXT) 071924353008_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kapasitas kebijakan muncul untuk mengatasi masalah yang semakin kompleks. Kapasitas kebijakan adalah seperangkat keterampilan dan sumber daya atau kompetensi dan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi dalam kebijakan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah permasalahan dalam pengelolaan sistem kepegawaian berupa database pegawai khususnya pada pelayanan kepegawaian yang besar sehingga tidak dapat mencapai tujuan induknya yaitu mendukung pengelolaan ASN berbasis sistem rasional dan merit, serta menciptakan suatu tatanan yang utuh, basis data kepegawaian yang valid, terkini (terbaru). tanggal) dan terintegrasi. Penelitian ini menggunakan teori kapasitas kebijakan dari Wu, et al (2018) dengan indikator kapasitas analitis, kapasitas operasional, dan kapasitas politik pada level organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kapasitas kebijakan dari sudut pandang organisasi dalam penyelenggaraan Si Master di Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bermaksud mendeskripsikan dan memaparkan secara mendalam informasi, fenomena yang terjadi di lapangan sesuai dengan tema dalam penelitian yaitu tentang kapasitas implementasi kebijakan Si-Master di Provinsi Jawa Timur. Lokasi penelitian berada di BKD Provinsi Jawa Timur. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan pemanfaatan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kebijakan Si Master di Provinsi Jawa Timur tidak semuanya berjalan dengan baik. Beberapa yang tidak berjalan dengan baik adalah indikator kapasitas organisasi politik. Hal ini dikarenakan BKD Provinsi Jawa Timur tidak terlibat dalam legitimasi organisasi tersebut sehingga dari segi kebijakan politik BKD Provinsi Jawa Timur tidak terlibat dalam komunikasi lebih lanjut dalam proses pengambilan kebijakan Si Master. Namun indikator kapasitas organisasi analitis dan kapasitas operasional organisasi berjalan dengan baik. Kemampuan organisasi analitis didukung oleh sumber daya pribadi yang mampu menganalisis masalah dan kebutuhan sehingga tercipta inovasi Si Master yang dapat memecahkan masalah kepegawaian. Kemudian kapasitas operasional organisasi didukung oleh adanya keahlian dan proses di lingkungan BKD Provinsi Jawa Timur. Kajian ini merekomendasikan pembentukan tim yang dituangkan dalam Surat Keputusan untuk mendukung kapasitas analitis dan operasional, serta perlu adanya penguatan kebijakan berupa konsekuensi dan hak serta kewajiban terhadap ASN sebagai obyek dalam kebijakan Si Master. Kata Kunci: Policy Capacity, Innovation, Si Master

Actions (login required)

View Item