SRINATHASYA BR SITEPU, - (2022) Analisis tingkat kemiskinan berdasarkan disagregasi wilayah di Indonesia Tahun 2010-2019. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN I) 041717037307 HALAMAN I.pdf Download (400kB)
	Text (BAB I) 041717037307 BAB I.pdf Download (54kB)
	Text (FULL TEXT) 041717037307_.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tingkat kemiskinan perkotaan di Indonesia tahun 2019 menurun sekitar 2.01 persen dari tahun 2012. Hal ini disebabkan oleh: kebijakan/program pengentasan kemiskinan, perubahan karakteristik rumah tangga miskin, kondisi ekonomi, sosial dan demografi. Analisis tingkat kemiskinan bukan hal baru, tetapi relevan untuk dilakukan karena adanya ketimpangan yang besar. Ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota cukup tinggi. Ketimpangan pendidikan cenderung menurun, tetapi di beberapa wilayah masih menjadi masalah cukup serius. Ketimpangan pendidikan berhubungan erat dengan ketimpangan pendapatan. Analisis tingkat kemiskinan mempertimbangkan berbagai ketimpangan antar wilayah menjadi sebuah urgensi yang membutuhkan solusi. Faktor-faktor yang diidentifikasi adalah: akses air minum layak, sanitasi, listrik, PDRB, jumlah penduduk dan belanja modal. Kebaruan penelitian berupa dua tahapan analisis. Pertama analisis nasional dan analisis berdasarkan disagregasi wilayah di Indonesia. Rumusan masalah adalah: apakah listrik, sanitasi, air minum layak, PDRB, jumlah penduduk dan belanja modal, berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Indonesia. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh listrik, sanitasi, air minum layak, PDRB, jumlah penduduk dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Indonesia. Tinjauan Pustaka menggunakan teori paradigma sosial demokrat menjelaskan jika pasar bebas akan menghasilkan tingkat kemiskinan dan eksploitasi. Kemiskinan bukan merupakan permasalahan individual, tetapi permasalahan struktural. Kemiskinan adalah akibat ketidakadilan dan ketimpangan pada penduduk. Teori paradigma sosial fokus pada kesetaraan yang menjadi syarat penting untuk kemandirian dan kebebasan dari jebakan tingkat kemiskinan. Penyebab kemiskinan lainnya berupa keterbatasan infrastruktur air minum layak, sanitasi dan listrik, belanja modal pemerintah, jumlah penduduk dan PDRB. Kerangka konseptual menunjukkan hubungan searah antara variabel independen terhadap variabel dependent. Analisis pertama menggunakan data 518 kabupaten/kota. Analisis kedua berdasarkan disagregasi wilayah di Indonesia. Pembagian disagregasi wilayah yaitu: Sumatera, Jawa-Bali-NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-NTT-Papua. Hipotesis penelitian adalah akses listrik, sanitasi, air minum layak, PDRB, jumlah penduduk dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan nasional dan disagregasi wilayah. Metode penelitian menggunakan analisis regresi data panel. Definisi operasional dari tingkat kemiskinan merupakan proporsi penduduk miskin pada suatu wilayah. Akses listrik adalah proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik dari PLN. Akses sanitasi layak adalah proporsi rumah tangga dengan akses terhadap layanan sanitasi layak. Akses air minum layak adalah proporsi rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak. PDRB merupakan jumlah PDRB kabupaten/kota atas dasar harga konstan tahun 2010. Jumlah penduduk adalah keseluruhan penduduk tinggal menetap di kabupaten/ kota. Belanja modal adalah belanja pemerintah kabupaten/kota. Penelitian menggunakan data sekunder dari 518 kabupaten/kota tahun 2010-2019. Sumber data penelitian dari INDO-DAPOER yang dipublikasikan oleh Bank Dunia, dan BPS. Metode estimasi penelitian menggunakan PLS, FEM dan REM. Pengujian hipotesis menggunakan uji Chow, Uji Hausman dan Lagrange Multiplier (LM) Breusch – Pagan. Uji asumsi klasik menggunakan multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Tahan terakhir menggunakan uji t, F dan koefisien determinasi. Tingkat kemiskinan tinggi di Pulau Maluku-NTT-Papua. Tingkat kemiskinan menengah tinggi di Pulau Sulawesi. Tingkat kemiskinan menengah rendah di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Tingkat kemiskinan rendah di Pulau Jawa-Bali-NTB. FEM adalah model terpilih untuk menganalisis tingkat kemiskinan nasional. Lima dari enam variabel independen berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Akses listrik, sanitasi, air minum layak, PDRB dan belanja modal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan nasional. Peningkatan akses listrik, akses sanitasi, akses air minum layak, PDRB dan belanja modal akan menurunkan tingkat kemiskinan nasional. FEM sesuai untuk menganalisis tingkat kemiskinan berdasarkan disagregasi wilayah di Indonesia. Akses listrik berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera, Jawa-Bali-NTB, Sulawesi dan Maluku-NTT-Papua. Akses sanitasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa-Bali-NTB dan Kalimantan. Air minum layak memiliki pengaruh signifikan dalam penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera, Jawa-Bali-NTB dan Kalimantan. PDRB di Sumatera, Jawa-Bali-NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-NTT-Papua berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Peningkatan jumlah penduduk di Jawa-Bali-NTB dan Sulawesi signifikan terhadap peningkatan tingkat kemiskinan. Belanja modal pemerintah signifikan menurunkan tingkat kemiskinan di Sumatera dan Jawa-Bali-NTB. Peningkatan belanja modal menambah tingkat kemiskinan secara signifikan di Kalimantan.

Actions (login required)

View Item