ASLUCHUL ALIF, - (2022) HARMONISASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN GRESIK. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN I) 092014453007 HALAMAN I.pdf Download (404kB)
	Text (BAB I) 092014453007 BAB I.pdf Download (405kB)
	Text (FULL TEXT) 092014453007.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan penanganan pandemi Covid-19 bukan hanya perihal kesehatan namun juga dampak ekonomi sosial yang massif. Berbagai respon kebijakan telah diterapkan oleh berbagai negara di Dunia sebagai respon global untuk mengatasi krisis Pandemi Covid-19 baik dalam kebijakan moneter, fiskal, kesehatan masyarakat, dan pengendalian manusia. Respon multidimensi dari berbagai negara juga diikuti oleh Indonesia dimana kasus Covid-19 pertama di Indonesia ditemukan pada 2 Maret tahun 2020 melalui Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Kebijhakan Pemerintah Indonesia merupakan langkah-langkah luar biasa (ertraordinary) di bidang keuangan negara dalam rangka penyelamatan kesehatan, dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Kebijakan ini dengan berbagai regulasi teknisnya secara selaras dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Gresik. Pendekatan dalam penelitian kebijakan penanganan pandemiCovid-19 dengan fokus pennyaluran jaring pengaman sosial di Kabupaten Gresik adalah sosio-legal. Analisa hukum yang digunakan adalah Regulatory Impact Analysis (RIA) dan Metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIPI) dengan 19 Informan yang terlibat lansung dalam penyusunan regulasi maupun penyaluran regulasi Jaring pengaman Sosial Kabupaten Gresik meliputi perangkat Daerah teknis, Kecamatan, Narahubung Desa, dan Pelaksana Lapangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perumusan regulasi dan pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) di Kabupaten Gresik telah memperhatikan berbagai produk hukum baik yang mengatur (regeling) dan juga produk hukum yang bersifat menetapkan atau penetapan administratif (beschiking) baik pada tataran nasional dan regional.Berdasarkan analisa Regulatory Impact Analysis (RIA), regulasi jaring pengaman sosial Kabupaten Gresik telah memenuh prisip good regulatory governanceyaituMinimum Efective Regulation dan Competitive Neutrality) tapi cenderung belum memenuhi prinsip Transparancy & Participation). Berdasarkan model ROCCIPI, regulasi tersebut telah memenuhi kriteria Rule, Opportunity, Capacity, Interest, Proces, danIdeologynamun belum memenuhi kriteria Communication.

Actions (login required)

View Item