GANIS ARMOYO, 071013015 (2014) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA MENGENAI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 85 TAHUN 2006 TERKAIT DENGAN PENERBITAN IZIN REKLAME VIDEOTRON DI KOTA SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-armoyogani-37935-6.-abstr-k.pdf Download (216kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) 17509.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Implementasi kebijakan pemerintah perizinan penyelenggaraan reklame videotron di kota Surabaya sesuai dengan Perwali Nomor 85 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di kota Surabaya dalam rangka menjaga estetika kota Surabaya. Dalam hal ini menjaga estetika kota Surabaya dimaksudkan ketika para pengusaha biro reklame yang ingin mendirikan usahanya di ruang publik mereka harus mentaati peraturan yang sudah ditentukan agar ketika mereka menyelenggarakan usahanya di ruang publik itu tidak sampai menimbulkan kesenjangan di lapangan karena kita tahu sendiri bahwa Surabaya ini menjadi salah satu kota dengan penataan yang paling baik di asia tenggara dan tentu saja kita tidak mau keestetikaan kota kita menjadi menurun karena adanya kesalah dalam penataan lokasi dan posisi reklame di kota Surabaya ini. Penelitian yang peneliti gunakan ini adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan yang dianut oleh Merilee S. Grindle. Pendekatan kebijakan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan top-down karena dalam proses perizinan reklame videotron ini juga mendapatkan pengaruh dari pemerintah pusat dimana regulasi yang pemerintah pusat terapkan juga sama yang diterapkan oleh pemerintah kota Surabaya. Hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri dalam implementasi kebijakan perizinan reklame videotron ini menunjukan bahwa kinerja pemerintah kota Surabaya beserta dinas pemberi izin sendiri sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai prosedur yang ada namun dalam penyelenggaraannya dilapangan ditemukan beberapa fenonema politik yang menjembatani proses perizinan reklame videotron di kota Surabaya ini dengan latar belakang sosial para elit pengusaha reklame agar proses perizinan mereka dapat dipermudah.fenomena politik ini sendiri juga merugikan bagi mereka yang wilayah persilnya terdampak oleh konstruksi reklame videotron ini.

Actions (login required)

View Item