SITI MARDIANI (2015) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN AK/I – AK/V DI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JOMBANG. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (299kB)
	Text 2. ABSTRAK .pdf Download (67kB)
	Text 3. DAFTAR ISI .pdf Download (74kB)
	Text 4. BAB 1.pdf Download (217kB)
	Text 5. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 27 May 2023. Download (320kB) | Request a copy
	Text 6. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only until 27 May 2023. Download (100kB) | Request a copy
	Text 7. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only until 26 May 2023. Download (241kB) | Request a copy
	Text 8. BAB 5.pdf Restricted to Registered users only until 27 May 2023. Download (671kB) | Request a copy
	Text 9. BAB 6.pdf Restricted to Registered users only until 27 May 2023. Download (75kB) | Request a copy
	Text 10. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (36kB)
	Text 11. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 27 May 2023. Download (265kB) | Request a copy

Abstract

Masalah ketenagakerjaan selalu menjadi prioritas utama pemerintah. Berbagai kebijakan ketenagakerjaan difokuskan untuk mengurangi angka pengangguran. Salah satu cara mengurangi angka pengangguran adalah dengan melakukan kebijakan yang terintegrasi untuk pelayanan penempatan tenaga kerja melalui AK/I – AK/V. Sayangnya, kebijakan tersebut terbukti gagal mencapai tujuannya, khususnya di Kabupaten Jombang. Meskipun kebijakan tersebut telah dijalankan, namun Tingkat Partisipasi Angka Pengangguran (TPAK) di Kabupaten Jombang masih tinggi. Artinya, pencari kerja rata-rata adalah pencari kerja pasif yang tidak terlibat di pasar kerja. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa implementasi kebijakan AK/I – AK/V tidak berhasil mencapai tujuan utamanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan penelusuran literatur. Wawancara dilakukan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan menggunakan model implementasi kebijakan Edwards III, dimana terdapat empat dimensi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu Communications, Resources, Dispositions, dan Bureaucratic Structure. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hambatan pada poin Communications, Resources, Dispositions dan Bureaucratic Structure. Hambatan-hambatan tersebut menggambarkan bahwa pelaksana kebijakan di tingkat daerah tidak memahami kebijakan substantif pelayanan AK/I – AK/V, sehingga kebijakan hanya dilaksanakan secara parsial dan prosedur utama dan yang penting justru dihilangkan. Selain itu, pejabat di tingkat daerah juga tidak konsisten dalam pelaksanaan kebijakan. Terkait dengan fasilitas, hambatan yang dihadapi adalah masih banyak kekurangan sarana dan prasarana pelayanan. SOP yang dibuat juga menghambat keberhasilan implementasi.

Actions (login required)

View Item