SEPTYAN SANDY RAKASIWI (2015) IDENTIFIKASI MASALAH PENOLAKAN KLIRING DI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN DEPAN) 1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (370kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (77kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (356kB)
	Text (BAB 1) 2. BAB 1.pdf Download (143kB)
	Text (BAB 2) 3. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 23 March 2023. Download (149kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 4. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only until 23 March 2023. Download (216kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 5. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only until 23 March 2023. Download (119kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 6. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (99kB)

Abstract

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dalam rangka mendukung terwujudnya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal. Adanya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal dimaksudkan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Sehubungan dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia telah menyediakan fasilitas kliring yang merupakan pertukaran data keuangan elektronik atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Transaksi yang diproses melalui fasilitas kliring meliputi transfer debet dan transfer kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik warkat debet (cek, bilyet giro, nota debet dan lain-lain) maupun warkat kredit (nota kredit).

Actions (login required)

View Item