Tjitra Budiono Sulistio (2015) Penguasaan Tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional IV Semarang Oleh Pihak Ketiga. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (306kB)
	Text (LEMBAR PENGESAHAN) 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (180kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAKSI.pdf Download (188kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 4. KATA PENGANTAR.pdf Download (185kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5. DAFTAR ISI.pdf Download (184kB)
	Text (BAB I) 6. BAB I PENDAHULUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 7. BAB II PETA TANAH (GRONDKAART) SEBAGAI DASAR HAK ATAS TANAH.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 8. BAB III PIHAK YANG BERWENANG ATAS TANAH ASET.pdf Restricted to Registered users only Download (375kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 9. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 10. DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB) | Request a copy

Abstract

Otorisasi tanah harus didasarkan pada bukti yang sah bahwa sertifikat tanah, tapi kali serin yang terjadi hanya kontrol terbatas atas tanah pada kontrol fisik tanah hanya karena secara hukum tidak ada bukti dalam bentuk sertifikat. Tanah Indonesia dalam administrasi lahan yang luas ini memerlukan hati-hati dan rapi. Hak atas tanah milik semua warga negara dan badan hukum yang ada di Indonesia wajib disiplin untuk menghindari masalah administrasi yang disebabkan oleh perampasan tanah hak atas tanah atau kepemilikan tanah oleh pihak yang tidak memiliki hak atas tanah. Aset tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah tanah yang memiliki karakteristik khusus, karena merupakan kombinasi dari tanah dari zaman kolonial untuk pembebasan lahan ini, selain itu ada juga grondkaart atau peta tanah dari zaman penjajahan Belanda. Grondkaart atau peta tanah ini di Indonesia hanya dimiliki oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan tidak ada departemen atau lembaga pemerintah yang telah grondkaart. Dalam perkembangan penegakan di grondkaart dimiliki oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) akan dikenakan penolakan atau hambatan karena segala macam hal, antara lain, tanah yang terkandung dalam grondkaart telah muncul hak atas tanah yang diberikan oleh negara kepada orang lain. Badan Pertanahan Nasional juga memiliki peran penting dalam pengakuan hak atas tanah baik milik perorangan atau badan hukum di Indonesia. Namun administrasi pertanahan tertib di Indonesia, dapat mengangkat isu-isu lahan baru, karena hak atas tanah isu sangat sensitif dan kepentingan umum.

Actions (login required)

View Item