Wawan Heri Purnomo (2015) Konstruksi Hukum Perjanjian Opsi Sebagai Jaminan Dalam Kredit Investasi Bersifat Club Deal Kreditor Pada Investasi Jalan Tol. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (197kB)
	Text (LEMBAR PENGESAHAN) 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (285kB)
	Text (ABSTRAK) 3 .Abstrak.pdf Download (219kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 4. KATA PENGANTAR.pdf Download (217kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5. DAFTAR ISI.pdf Download (183kB)
	Text (BAB I) 6. BAB I.pdf Download (340kB)
	Text (BAB II) 7. BAB II PERJANJIAN OPSI DITINJAU.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 8. BAB III PERLINDUNGAN HUKUM.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 9. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 10. DAFTAR BACAAN.pdf Download (219kB)

Abstract

Jalan tol merupakan public good yang dalam pembangunannya membutuhkan biaya investasi yang besar dimana karena keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akhirnya melibatkan pihak swasta dalam bentuk Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) diantaranya Built Operate and Transfer (BOT) yaitu pihak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) membangun jalan tol, mengoperasikan jalan tol selama masa konsesi dan menyerahkan kembali kepada pemerintah. Biaya pembangunan konstruksi jalan tol yang begitu besar sehingga pihak perbankan untuk mengurangi dan membagi risiko kredit macet mengajak pihak bank lainnya dalam bentuk kredit sindikasi dan /atau club deal dengan sistem paripassu, cross default dan cross collateral. Investasi jalan tol merupakan bisinis investasi yang mempunyai kekhususan yaitu tidak adanya suatu jaminan dan agunan dari debitor kepada kreditor sebagaimana dalam hukum jaminan yang berlaku di Indonesia. Kreditor dalam memberikan kredit hanya mempunyai jaminan atas Fiducia pendapatan jalan tol dan jaminan dari pemegang saham BUJT dalam bentuk perjanjian opsi.yang merupakan perjanjian accesoir dari perjanjian restrukturisasi kredit antara kreditor dengan BUJT sebagai perjanjian pokok. Dengan adanya kekhususan bentuk jaminan berupa perjanjian opsi, tentunya perlu dilakukan kajian dan analisa atas konstruksi hukum dari perjanjian opsi dan hubungan hukum para pihak apabila BUJT gagal bayar serta wanprestasi. Bagaimanakah hubungan hukum perjanjian opsi yang merupakan perjanjian accesoir dengan menarik pihak ketiga dalam perjanjian kredit. Apakah perjanjian opsi mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap pemegang saham. Konsekuensi yuridis atas klausula perjanjian opsi apakah termasuk dalam salah satu bentuk perjanjian penanggungan sehingga dapat dilakukan parate executie terhadap harta kekayaan dari pemegang saham mengingat dalam undang-undang Perseroan Terbatas dinyatakan tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas saham yang disetorkan. Perbankan sebagai salah satu pihak yang turut serta secara tidak langsung atas pembangunan jalan tol wajib mendapatkan perlindungan hukum atas kredit yang telah diberikan kepada BUJT. Dengan tidak adanya jaminan dan agunan yang diletakkan hak tanggungan tentunya suatu dilema bagi perbankan dalam mendukung dan mensukseskan kepentingan pemerintah untuk pemerataan pembangunan melalui pembanguan jalan tol. Perbankan sebagai lembaga intermediasi tentunya mempunyai moral hazard untuk menjaga kepercayaan masyarakat atas dana yang ditempatkan. Untuk itulah diperlukan perlindungan hukum atas kemungkinan adanya kredit macet jalan tol menjadi tanggung jawab bersama yaitu pemerintah, BUJT dan pemegang saham BUJT dalam bentuk perbaikan atas skema bisnis invesatasi jalan tol kedepannya.

Actions (login required)

View Item