Suparman (2015) Kedudukan Risalah Yang Dikeluarkan Oleh Mediator Atau Konsiliator Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (1MB)
	Text (LEMBAR PENGESAHAN) 2. LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS.pdf Download (543kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 3. KATA PENGANTAR.pdf Download (546kB)
	Text (ABSTRAK) 4. ABSTRAK.pdf Download (547kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5. DAFTAR ISI.pdf Download (550kB)
	Text (BAB I) 6. PENDAHULUAN.pdf Download (604kB)
	Text (BAB II) 7. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (639kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 8. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (590kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 9. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (549kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 10. DAFTAR BACAAN.pdf Download (546kB)

Abstract

Pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkup peradilan umum atau biasa disebut pengadilan negeri. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 merombak total sistem penyelesaian perburuhan yang telah ada sebelumnya. Undang-undang ini membagi perselisihan industrial menjadi empat macam, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial berbeda dengan penyelesaian gugatan pada pengadilan negeri pada umumnya, dimana dalam setiap pengajuan permohonan gugatan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial para pihak harus melampirkan risalah yang dikeluarkan oleh mendiator atau konsiliator. Untuk mendapatkan risalah yang dikeluarkan mediator atau konsiliator para pihak harus melalui yang namanya bipartit. Akibat hukum bagi tidak dipenuhinya syarat melampirkan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dikeluarkan oleh mediator atau konsiliator tersebut menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2004, maka gugatan yang diajukan akan dikembalikan oleh hakim kepada penggugat. Pengembalian gugatan kepada penggugat merupakan kewajiban yang dibebankan undang-undang kepada hakim yang memeriksa dan mengadili semua jenis perselisihan hubungan industrial.

Actions (login required)

View Item