Tomy Adytia Parlindungan Marbun (2015) Tanggung Gugat Pelaku Usaha Penerbangan Niaga Atas Pelanggaran Hukum Yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Penumpang Selaku Konsumen. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (307kB)
	Text (LEMBAR PENGESAHAN) 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (163kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAKSI.pdf Download (202kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 4. Kata Pengantar.pdf Download (169kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5. DAFTAR ISI.pdf Download (249kB)
	Text (BAB I) 6. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (362kB)
	Text (BAB II) 7. BAB II AKIBAT HUKUM PELANGGARAN IZIN.pdf Restricted to Registered users only Download (526kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 8. BAB III TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA.pdf Restricted to Registered users only Download (399kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 9. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 10. DAFTAR BACAAN.pdf Download (284kB)

Abstract

Tesis ini berjudul tanggung gugat pelaku usaha penerbangan niaga atas pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan kerugian penumpang selaku konsumen, dengan permasalahan apakah akibat hukum atas pelanggaran izin yang dilakukan oleh pelaku usaha penerbangan, dan bagaimana tanggung gugat pelaku usaha penerbangan atas jatuhnya pesawat yang menimbulkan kerugian bagi penumpang selaku konsumen. Penelitian hukum menggunakan pendekatan statute approach dan pendekatan conceptual approach. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akibat hukum dari pelanggaran izin terbang dapat mengancam keselamatan penumpang sesuai dengan Pasal 4 (a) UUPK yang memuat hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dan Pasal 53 Ayat 1 UU Penerbangan yang menyebutkan kegiatan yang membahayakan keselamatan udara tersebut antara lain terbang diluar jalur yang ditentukan, terbang tanpa membawa keselamatan dan terbang diatas kawasan terlarang. Lebih jauh pada Pasal 411 UU Penerbangan menjelaskan adanya sanksi pidana bagi setiap orang dengan sengaja menerbangkan pesawat udara yang dapat membahayakan pesawat udara, penumpang dan barang. Tanggung gugat pelaku usaha penerbangan Internasional memakai Konvensi Warsawa 1929 karena PM 77 Tahun 2011 berlaku untuk penerbangan domestic akan tetapi pelaku usaha penerbangan boleh menggunakan besaran ganti kerugian menurut PM 77 Tahun 2011. Selain itu pemberian ganti kerugian juga dapat dilihat berdasarkan kewarganegaraan. Apabila penumpang tersebut berkewarganegaraan Indonesia maka dasar pemberian ganti rugi menggunakan PM 77 Tahun 2011 dengan nilai ganti kerugian kira-kira Rp.1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan bagi penumpang yang berkewarganegaraan asing yang mana Negara asalnya telah meratifikasi Konvensi Montreal 1999 maka dapat menggunakan Konvensi Montreal 1999 sebagai dasar untuk mendapatkan ganti kerugian yakni kirakira senilai Rp.1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah)

Actions (login required)

View Item