FATMAWATI, 031142130 (2013) TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENDIRIAN BANGUNAN HOTEL DI DAERAH SEMPADAN PANTAI (STUDI KASUS DI KOTA PALU). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-fatmawati-31603-7.abstr-k.pdf Download (324kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2014-fatmawati-31603-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (756kB) | Request a copy

Abstract

Pengaturan tentang sempadan pantai terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Palu yang menyebutkan bahwa kawasan sempadan pantai merupakan kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting yang memiliki lebar yang proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai sekurang-kurangnya 100 meter diukur dari garis pasang tertinggi ke arah darat dengan perkecualian daerah pantai yang dipergunakan untuk pertahanan keamanan, kepentingan umum dan permukiman yang sudah ada. Pengusaha Hotel Swiss Bell melirik kawasan depan pantai di daerah kecamatan Palu Barat. Penguasaan atas tanah digunakan sebagai lahan untuk mendirikan bangunan hotel tepat di bibir pantai hingga menjorok ke arah laut. Dengan adanya pembangunan yang dilaksanakan bertolak belakang dengan aturan sempadan pantai, menjadi hal yang bisa dikaji serta dianalisis mengenai kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah yang berlaku serta upaya yang dilakukan bagi bangunan-bangunan yang sudah terlanjur ada di daerah sempadan pantai tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan dalam mengkaji kedua permasalahan tersebut adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan studi kasus (Case Study). Untuk aspek perizinan pendirian bangunan hotel mulai dari izin lokasi, izin mendirikan bangunan, hingga izin reklamasi sepenuhnya telah dilaksanakan tetapi perizinan yang semestinya bertujuan untuk pengendalian pemanfaatan ruang malah tidak memperhatikan aturan tentang fungsi kawasan zonasi sempadan pantai yang ditetapkan dalam RTRW Kota Palu. Terkait dengan pendirian bangunan yang telah terlanjur ada pada daerah sempadan pantai dapat dilakukan upaya pemberian kebijakan terhadap bangunan tersebut dengan tetap melakukan pengawasan-pengawasan yang diperlukan

Actions (login required)

View Item