ANGGRAITA ARINDRA FEBRIANTI, S.H., 031614253065 (2018) TANGGUNG JAWAB PIDANA JABATAN NOTARIS TERKAIT KASUS PEMBUATAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH KAS DESA. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (240kB)
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 15 February 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam praktiknya, untuk menerbitkan suatu akta jual beli diperlukan pembayaran pajak serta persyaratan administrasi yang begitu lama prosesnya. Untuk mengantisipas masalah tersebut, agar kesepakatan diantara para pihak cepat terlaksana dengan baik, biasanya para pihak menuangkan kesepakatan awal tersebut dalam bentuk perjanjian yang kemudian dikenal dengan nama perjanjian pengikatan jual beli. Notaris dapat melaksanakan perjanjian pengikatan jual beli dengan syarat bahwa untuk proses pelaksanaan akta jual beli sedang dalam pengurusan dan harus segera diselesaikan. Dalam menjalankan profesinya notaris tidak selalu berjalan mulus, banyak hambatan yang terjadi sehingga menyebabkan notaris tersebut terjerumus dalam tindak pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Salah satu contoh notaris yang dijatuhi pidana penjara terkait kasus korupsi pembuatan ikatan jual beli tanah kas desa. Tanah Kas Desa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa tidak boleh ada peralihan.

Actions (login required)

View Item