SINTA PERMATASARI, 071111006 (2019) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Deskriptif tentang Implementasi Kebijakan Program Rumah Bahasa di Surabaya). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_Fis.AN.11 19 Per i.pdf Download (144kB)
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_Fis.AN.11 19 Per i.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara rinci terkait dengan bagaimana implementasi program Rumah Bahasa serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Rumah Bahasa. Untuk mengetahui implementasi kebijakan peneliti faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan digunakan empat indikator implementasi kebijakan George Edwards III. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Rumah Bahasa Surabaya, di Jalan Balai Pemuda Surabaya Provinsi Jawa Timur. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 11 orang. Informan yang dipilih dalam penelitian adalah Staf dan Tutor Rumah Bahasa serta 8 Partisipan di Rumah Bahasa. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling untuk pihak pemerintah melalui key informan dan accidental random sampling untuk pihak masyarakat. Data terkumpul diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan dan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Rumah Bahasa di Surabaya berjalan cukup baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi secara keseluruhan dapat dinilai sudah baik meskipun dari segi komunikasi ada beberapa kekurangan yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta dari segi sumber daya, terutama fasilitas fisik ada yang perlu diperbaiki yaitu Wifi. Faktor sikap pelaksana telah dilaksanakan cukup baik karena masing-masing petugas telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai prosedur. Faktor struktur birokrasi yang jelas, serta terdapat Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas sebagai pedoman dan mampu memberikan dampak positif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Actions (login required)

View Item