I WAYAN LEGAWA, 09 (2000) REZIM MILITER JEPANG DI INDONESIA 1942-1945 (STUDI TENTANG BIROKRASI DAN AKTIVITAS POLITIK). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRACT) KK TS 05 01 LEG R ABS.pdf Download (47kB)
	Text (FULLTEXT) KK TS 05 01 LEG R.pdf Download (2MB)

Abstract

Sistem pemerintahan yang diterapkan Jepang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 1, tanggal 7 Maret 1942. Berdasarkan ketentuan tersebut Jepang menerapkan sistem birokrasi otoriter. Hal ini tercermin dalam struktur pemerintahan tunggal tanpa adanya kontrol dari perwakilan rakyat. Pada masa pendudukan Jepang gerakan politik yang muncul memiliki lingkup politik, ekonomi, sosial, budaya sedangkan pola yang terjadi adalah memberikan dukungan kepada pemerintah Jepang dan dilain pihak melakukan perlawanan. Oleh karena itu terdapat gerakan politik yang moderat dan radikal. Kontrol terhadap gerakan politik, dilakukan melalui lembaga yang disponsori Jepang sendiri dan memanfaatkan pangreh praja.

Actions (login required)

View Item