Helen Hardi (2004) Hak Sewa Atas Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Asset Negara. Thesis thesis, UNiversitas Airlangga.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. JUDUL.pdf Download (47kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (101kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (36kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I.pdf Download (346kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II.pdf Download (357kB)
	Text (BAB III) 6. BAB III.pdf Download (1MB)
	Text (BAB IV) 7. BAB IV.pdf Download (79kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (44kB)
	Text (LAMPIRAN) 9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pemberian hak atas tanah oleh negara kepada badan hukum jika tidak mampu mengelola sendiri, mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk mengelola hak atas tanah dengan mendirikan bangunan. Bangunan tersebut disewakan kepada pihak yang membangun didasarkan perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa perumahan khususnya yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, kadangkala dalam pelaksanaanya kadang menimbulkan suatua permasalahan sebagaimana kasus yang terjadi pada PT Pos dan Giro (Persero) dengan CV. Bina Remaja. Permasalahan yang timbul yaitu perseroan Terbatas Pos dan Giro (Persero) sebagai pemegang hak atas tanah yang dikuasai oleh negara. Perjanjian sewa menyewa perumahan yang berdiri diatas tanah yang dikelola oleh PT Pos dan Giro (Persero) dengan pihak swasta, dan Perseroan Terbatas dan Giro (Persero) Selaku perusahaan yang berbentuk badan hukum mempunyai hak untuk memperoleh bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh negara dengan hak milik jika negara menetapkan PT Pos dan Giro (Persero) dapat menguasai hak atas tanah dengan hak milik, atau dengan hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah. Sebagai penegang hak yang sah atas tanah, PT Pos dan Giro (Persero) mempunyai kewenangan untuk membangun atau menyuruh orang lain membangun hak atas tanah dengan suatu perjanjian. Pembahasan dengan meenggunakan metode yuridis normatif, diperoleh jawaban sebagai berikut: Hak atas tanah yang dikuasai oleh PT Pos dan Giro (Persero) yang dibangun rumah dan toko, dapat disewakan kepada pihak lain yang dibuat dalam perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa perumahan yang berdiri di atas tanah yang dikelola oleh PT Pos dan Giri (Persero) dengan pihak swasta tersebut mempunyai kekuatan sebagaimana mengikatnya undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 1338 B.W. Perjanjian sewa No. 27 tersebut oleh PT Pos dan Giro (Persero) dibatalkan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan CV Bina Remaja. Pembatalan secara sepihak, yang berarti mengakhiri suatu perjanjian sewa sebelum batas waktu berakhir, maka dapat dikatakan ingkar janji, yaitu menyerahkan obyek sewa tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords:	Hak Atas Tanah, Perseroan Terbatas, BUMN
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1010-1014 The merchant. Business enterprises K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3400-3431 Administrative law
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM Helen Hardi NIM030210262 N
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Eman Ramelan UNSPECIFIED
Depositing User:	Ika Rudianto
Date Deposited:	2015
Last Modified:	29 Dec 2020 03:07
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/93879
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item