Noorliyana Sedar (2011) Implikasi Perubahan Status Universitas Borneo Tarakan terhadap Status Kepegawaian di Universitas Borneo Tarakan. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN SAMPUL) 1. HALAMAN SAMPUL .pdf Download (251kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK .pdf Download (93kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI .pdf Download (106kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN .pdf Download (221kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II PERUBAHAN STATUS UBT MENJADI PERGURUAN TINGGI NEGERI.pdf Restricted to Registered users only until 5 April 2024. Download (312kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III KEDUDUKAN HUKUM PEGAWAI PADA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN SETELAH PERUBAHAN STATUS PERGURUAN TINGGI.pdf Restricted to Registered users only until 5 April 2024. Download (225kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Restricted to Registered users only until 5 April 2024. Download (98kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN .pdf Download (92kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH) 9. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf Restricted to Registered users only Download (78kB) | Request a copy

Abstract

Sejarah singkat kemajuan Universitas Borneo Tarakan terbilang cukup pesat, mulai dari sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai, jumlah sumberdaya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia serta minat masyarakat yang menempuh pendidikan di Universitas ini sangat menjanjikan. Pesatnya kemajuan Universitas Borneo Tarakan dibuktikan dengan perubahan status ini dari Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri. Perubahan Universitas Borneo Tarakan menjadi perguruan tinggi negeri dalam waktu yang cukup singkat memberikan dampak terhadap kemajuan dan peningkatan sumberdaya manusia di wilayah Utara Kalimantan Timur. Penegerian Universitas Borneo Tarakan diarahkan untuk memperkuat eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia di Wilayah perbatasan, agar putra dan putri daerah dapat merasakan pendidikan di perguruan tinggi negeri sama seperti putra dan putri di daerah pulau Jawa. Ini merupakan bentuk implementasi dari Pancasila butir kelima. Prioritas pada sumberdaya manusia menjadi penting, mengingat perubahan proses kerja perlu diikuti dengan landasan kebijakan baru dan harus diikuti pula dengan kemampuan sumberdaya manusia sesuai dengan kompetensi bidang ilmu, dengan melihatkenyataan tersebut perlu diperhatikan beberapa aspek penting seperti kuantitas pegawai, usia, tingkat pendidikan, dan lama pengabdian. Masa transisi yang memasuki usia 1 tahun 1 bulan ini tentunya belum ada kejelasan pasti berkaitan dengan dasar hukum yang akan diadopsi sebagai landasan untuk melaksanakan kebijakan dalam menentukan perubahan status kepegawaian dalam peningkatan kesejahteraan sumberdaya manusia Universitas Borneo Tarakan.

Actions (login required)

View Item