Annisa Puspitadelia (2021) Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN DEPAN) 1 HALAMAN DEPAN.pdf Download (2MB)
	Text (ABSTRAK) 2 ABSTRAK.pdf Download (137kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3 DAFTAR ISI.pdf Download (136kB)
	Text (BAB I) 4 BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (134kB)
	Text (BAB II) 5 BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN DI MASA PANDEMI COVID-19.pdf Restricted to Registered users only until 23 June 2024. Download (185kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6 BAB III TANGGUNG GUGAT PENGUSAHA PARIWISATA.pdf Restricted to Registered users only until 23 June 2024. Download (150kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7 BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 23 June 2024. Download (83kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8 DAFTAR BACAAN.pdf Download (95kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) Kesediaan Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (55kB) | Request a copy

Abstract

Pandemi COVID-19 berdampak pada banyak sektor industri di Indonesia, khususnya pada sektor pariwisata yang selama ini merupakan salah satu penunjang kemajuan perekonomian Indonesia. Dibukanya kembali destinasi-destinasi pariwisata selama pandemi berlangsung memiliki sisi positif dan negatif. Pengusaha pariwisata dapat kembali menjalankan usahanya dan menjaga roda perekonomian untuk tetap berputar, namun risiko kerugian atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan yang dapat terjadi terhadap wisatawan juga menjadi lebih tinggi. Penelitian hukum doktrinal ini membahas mengenai hak dan kewajiban wisatawan sebagai konsumen dan pengusaha pariwisata sebagai pelaku usaha dan hubungan hukum yang terjalin diantara keduanya, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bagi wisatawan di masa pandemi COVID-19. Kemudian akan dibahas pula mengenai tanggung gugat pengusaha pariwisata terhadap wisatawan dalam hal protokol kesehatan tidak diterapkan pada destinasi pariwisata yang dikelolanya, serta upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi yang dapat ditempuh oleh wisatawan sebagai konsumen atas pelanggaran hak dan kerugian yang dialaminya.

Actions (login required)

View Item