Anis Widiyanti (2015) Potensi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Ngawi. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (246kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (114kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (116kB)
	Text (BAB I) 4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (154kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II PROSEDUR PENETAPAN NJOP UNTUK PAJAK BUMIDAN BANGUNAN DI KABUPATEN NGAWI.pdf Restricted to Registered users only until 24 March 2023. Download (191kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAKPBB.pdf Restricted to Registered users only until 24 March 2023. Download (150kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 24 March 2023. Download (103kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (105kB)
	Text (LAMPIRAN) 9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 24 March 2023. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Setiap negara mempunyai tujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya dengan cara memberikan fasilitas-fasilitas umum yang dilakukan dengan pembangunan nasional.Proses pembangunan nasional membutuhkan biaya yang cukup banyak, biaya tersebut berasal dari penerimaan-penerimaan negara. Salah satu penerimaan negara yang terbesar adalah pajak. Dalam proses pemungutannya pajak dibagi menjadi pajak daerah dan pajak pusat. Pembagian mengenai pemungutan tersebut karena adanya kebijakan otonomi daerah sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah.Meskipun pemerintah daerah telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya, dalam menjalankan kewenangannya tidak terlepas dari bantuan pemerintah pusat, namun pemerintahan daerah tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah harus dapat menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber penerimaan daerah salah satunya melalui Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat telah dialihkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pekebunan, perhutanan dan pertambangan tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Salah satu Kabupaten di Indonesia yang telah melakukan pengalihan tersebut adalah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pengalihan tersebut membawa perubahan yang berkaitan dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan seperti penetapan NJOP.Perubahan tersebut harus diketahui oleh masyarakat Ngawi agar tetap tertib dalam membayar pajak dan masyarakat dapat mengajukan upaya perlindungan hukum apabila timbul permasalahan-permasalahan bagi wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH. 08/16 Wid p
Uncontrolled Keywords:	TAX AND TAXATION; VILLAGE; TOWN
Subjects:	H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ2338 Taxation of government property
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM Anis Widiyanti NIM031211131009
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Deddy Sutrisno NIDN0016066102
Depositing User:	sukartini sukartini
Date Deposited:	12 Feb 2016 12:00
Last Modified:	07 May 2020 07:53
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12568
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item