Alfi Rachmawati (2015) Izin Lokasi Sebagai Syarat Perolehan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal Untuk Pembangunan Perumahan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text 1.cover.pdf Download (208kB)
	Text 2.abstrak.pdf Download (80kB)
	Text 3.daftaar Isi.pdf Download (82kB)
	Text 4.bab 1.pdf Download (122kB)
	Text 5.bab 2.pdf Restricted to Registered users only until 5 February 2023. Download (154kB) | Request a copy
	Text 6.bab 3.pdf Restricted to Registered users only until 5 February 2023. Download (180kB) | Request a copy
	Text 7.bab 4.pdf Restricted to Registered users only until 5 February 0023. Download (81kB) | Request a copy
	Text 8.daftar pustaka.pdf Download (92kB)

Abstract

Izin lokasi merupakan salah satu syarat yang diberikan kepada perusahaan dalam rangka penanaman modal untuk pembangunan perumahan yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak. Perolehan tanah dalam rangka pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pengembang untuk berinvestasi didahului oleh kegiatan perolehan izin lokasi oleh perusahaan penanaman modal yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Berdasarkan peraturan tersebut, untuk mengurus izin lokasi, tanah yang dimiliki suatu perusahaan diwajibkan telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ada. Rumusan masalah yang dibahas adalah mengenai kewajiban pengembang untuk mengurus izin lokasi dan konsekuensi yuridis bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pembatasan luas batas maksimum izin lokasi untuk pembangunan perumahan dalam rangka penanaman modal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengembang yang telah memiliki tanah dan akan dipergunakan untuk pembangunan perumahan dalam rangka penanaman modal wajib mempunyai izin lokasi, namun apabila tanah yang telah diperolehnya tersebut telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah tersebut maka pihak atau perusahaan yang bersangkutan tidak perlu mengurus izin lokasi. Konsekuensi yuridis terhadap perusahaan yang penguasaan izin lokasinya melampaui batas pengaturan sanksinya menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penataan Ruang karena dengan dilanggarnya batas maksimum penguasaan izin lokasi yang telah ditentukan berarti perusahaan tersebut juga telah melanggar tata ruang wilayah yang ada.

Actions (login required)

View Item