Feny Novarina (2015) Kedudukan Eigendom Verponding Atas Penerbitan Sertipikat Yang Diperoleh Melalui Lelang. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (92kB)
	Text (LEMBAR PENGESAHAN) 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (97kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRACT.pdf Download (93kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. DAFTAR ISI.pdf Download (93kB)
	Text (BAB I) 5. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (176kB)
	Text (BAB II) 6. BAB II PEMBUKTIAN EIGENDOM SETELAH.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7. BAB III KEDUDUKAN EIGENDOM VERPONDING TERHADAP.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (92kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 9. DAFTAR BACAAN.pdf Download (91kB)
	Text (LAMPIRAN) 10. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (103kB) | Request a copy

Abstract

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Kedudukan Eigendom Verponding Atas Penerbitan Sertipikat Yang Diperoleh Melalui Lelang. Hasil dari penelitian ini adalah: sebagai berikut: (a). Secara umum pembuktian eigendom sebagai pemilik tanah yang sah setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, hak atas tanah yang tunduk pada hukum barat (eigendom) dihapuskan sejak tanggal 24 September 1980, artinya tidak diberlakukan lagi dengan cara mengkonversi hak atas tanah tersebut. sehingga tanahnya menjadi tanah negara. Pembuktian atas tanah negara dilakukan melalui pengakuan hak atas tanah Negara oleh Pemerintah. Dengan begitu konversi hak atas tanah sengketa bekas hak barat tidak dapat dilakukan karena belum berganti kewarganegaraan. (b). apakah eigendom verponding dapat membatalkan sertipikat atas tanah yang diperoleh melalui lelang. sehubungan dengan itu dalam kasus ini perolehan hak atas tanah diperoleh melalui lelang eksekusi dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan, Hak Tanggungan, sita pajak, sita kejaksaan/penyidik, sita panitia, dan urusan piutang negara hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan Risalah lelang. Risalah lelang tidak memerlukan bukti lain untuk membuktikan keabsahan haknya, karena risalah lelang merupakan perjanjian yang sah sebagai Undang-Undang bagi para pihak. Sehingga apabila terjadi sengketa setelah terjadinya perolehan hak atas tanah karena peralihan melalui lelang, maka hal tersebut tidak dapat membatalkan sertipikat hak atas tanah yang diperoleh, dan gugatan yang dilakukan dapat dibatalkan. Saran kepada pemerintah sebagai tindak lanjut dari penelitian ini sebagai berikut: Diperlukan adanya pengaturan yang lebih rinci, konkrit dan mengikat terhadap pengakuan hak atas tanah bekas hak barat terkait tentang berakhirnya masa konversi hak atas tanah bekas hukum barat. Sebaiknya, memberikan penyuluhan tentang konversi hak lama yang tunduk pada hukum barat yang berdasarkan ketentuan Konversi dalam Undang-Undnag Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 serta pemberlakuan peraturan baru yang menyangkut sengketa tanag bekas hukum barat yang khususnya dalam peralihan melalui lelang.

Actions (login required)

View Item