EDY TORANA (2015) KEDUDUKAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PASCA RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (578kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (85kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (84kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (152kB)
	Text (TINJAUAN) 5. BAB 2 TINJAUAN.pdf Restricted to Registered users only until 17 May 2023. Download (1MB) | Request a copy
	Text (PEMBAHASAN) 6. BAB 3 PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 17 May 2023. Download (144kB) | Request a copy
	Text (PENUTUP) 7. BAB 4 PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 17 May 2023. Download (87kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (82kB)
	Text (LAMPIRAN) 9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 17 May 2023. Download (251kB) | Request a copy

Abstract

Perjanjian Pembiayaan Murabahah adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil atau mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan, sehingga ketentuan tentang Harga Beli, Harga Jual, Margin dan jangka waktu sudah harus disepakati diawal. Bank Syariah dalam melangsungkan kegiatan usahanya tidak akan terlepas dari resiko pembiayaan. Upaya penyelamatan pembiayaan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara Restrukturisasi Pembiayaan, yakni : penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restructuring). Dimana cara penataan kembali (restructuring) dengan cara mengkonversi akad murabahah menjadi akad musyarakah lebih sering digunakan oleh Bank Syariah dalam rangka penyelamatan nasabah murabahah yang bermasalah. Hal tersebut dibenarkan secara syariah dengan dikeluarkannya Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/11/2005 tentang Konversi Akad Murabahah. Namun demikian, bagaimanakah kedudukan Hak Tanggungan Pasca dilakukannya Konversi Akad Murabahah menjadi Musyarakah tersebut, berdasarkan ketentuan Fatwa DSN tersebut, Konversi Akad Murabahah dilakukan dengan cara menghentikan Akad Murabahah dimana selanjutnya nasabah eks murabahah membuat perjanjian musyarakah baru dengan bank, hal ini mengakibatkan perjanjian pembiayaan murabahah yang telah diikat dengan hak tanggungan menjadi berakhir dan timbul perjanjian musyarakah baru antara nasabah dengan bank, berdasarkan analogi tersebut, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, salah satu sebab hapusnya Hak Tanggungan adalah hapusnya hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan. Selain itu juga, sesuai dengan sifat perjanjian jaminan sebagai perjanjian accessoir (perjanjian buntut atau perjanjian turutan) yang eksistensi dan keabsahannya bergantung pada Perjanjian pokoknya, sehingga dapat disimpulkan apabila Perjanjian Pembiayaan Murabahah yang merupakan perjanjian pokok dihentikan atau dianggap telah berakhir dengan dilakukannya Konversi Akad Murabahah, maka berakhir pula perjanjian turutannya dalam hal ini perjanjian pengikatan jaminan hak tanggungan.

Actions (login required)

View Item