Dio Prasetyo Budi (2020) Implementasi Pengendalian Perencanaan Tata Ruang Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Thesis thesis, Universitas Airlangga.
Text (HALAMAN JUDUL)
1 HALAMAN JUDUL.pdf Download (362kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2 ABSTRAK.pdf Download (137kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
3 DAFTAR ISI.pdf Download (197kB) |
|
Text (BAB I PENDAHULUAN)
4 BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (273kB) |
|
Text (BAB II IMPEMENTASI PERENCANAAN TATA RUANG KOTA)
5 BAB II IMPLEMENTASI PERENCANAAN TATA RUANG KOTA.pdf Restricted to Registered users only until 14 August 2023. Download (689kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN TATA RUANG KOTA)
6 BAB III FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN TATA RUANG KOTA.pdf Restricted to Registered users only until 14 August 2023. Download (739kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV PENUTUP)
7 BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 14 August 2023. Download (158kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (147kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
9 LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (795kB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini memberikan suatu penyelesaian permasalahan terhadap tata ruang Kota Pekanbaru yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dalam Pasal 14 Ayat 2 di katakan bahwa adanya kebijakan yang mengarah kepada kebijakan pemerintah daerah dalam membuat peratura Hal inilah yang menjadi suatu permasalahan yang terjadi di Kota Pekanbaru, permasalahan yang terjadi membuat sistem perancangan tata ruang tidak teratur baik dalam tata ruang Kota, bentuk ruang, pemanfataan ruang bahkan penggunaan lahan yang menjadi suatu permasalahan terhadap RTRW Kota Pekanbaru. Lokasi penelitian ini berada di Kota Pekanbaru di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru serta Badan Perancangan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru. Penelitian ini mengunakan metode penelitian sosio legal. Hasil penelitian ini bahwa permasalahan terhadap tata ruang Kota Pekanbaru berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengendalian perancangan tata ruang Kota, belum sepenuhnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dalam hal ini solusi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan memberikan bentuk sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 TPHb 02-20 Bud i | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Impelementasi Perencanaan, Pembangunan Berkelanjutan, Pengendalian Tata Ruang Kota Pekanbaru | ||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3820-3836 Economic constitution, policy, planning, and development | ||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Hukum dan Pembangunan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Ny Wahyuni - | ||||||
Date Deposited: | 14 Aug 2020 04:25 | ||||||
Last Modified: | 14 Aug 2020 04:25 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/97345 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |