Items where Division is "09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Hukum" and Year is 2004
Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | E | F | I | M | N | S | T | W
Number of items: 25.

A

ABDUL RASYID T. (2004) WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Ahmad Basuki, 090013888 M (2004) KEBIJAKAN RETROAKTIF DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT DI INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Andy Usmina Wijaya, 090114318 M (2004) PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DI INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Anas Siradju, 090114329 (2004) PENETAPAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA SEBAGAI IMPLEMENTASI UNITED STATES CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 : KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT 1982. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

B

BASUKI REKSO WIBOWO (2004) ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN DI INDONESIA. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

E

ENY SULISTYOWATI, 090114316 (2004) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

F

FEBRIAN, 099712457D (2004) HIRARKI ATURAN HUKUM DI INDONESIA. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

I

I WAYAN SUANDI, 099813169 (2004) PENGGUNAAN WEWENANG PAKSAAN PEMERINTAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI PROPINSI BALI. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

IDA BAGUS PUTRA ATMADJA, 090214837 (2004) PRINSIP PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Indriyana Dwi Mustikarini, 090114334 M (2004) TANGGUNG GUGAT PRODUSEN OBAT PALSU DI INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

M

Mohammad Adrongi, 090114328 (2004) TANGGUNG GUGAT AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

M0HAMAD HASAN, 090114330 (2004) PENGATURAN HUKUM TENTANG HIPOTIK KAPAL LAUT. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

MOCHAMAD MAHIN, 090214843 (2004) WEWENANG PEMERINTAH TERHADAP HAK LINTAS DAMAI KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

N

NINIS NUGRAHENI, 090214842 (2004) PRINSIP-PRINSIP HUKUM KREDIT SINDIKASI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

NAEN SOERYONO, 0290210099 MH (2004) AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN KREDIT TERHADAP OBYEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Nurus Zaman, 090114321 M (2004) TANGGUNG GUGAT DI BIDANG PERIKLANAN KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Nurul Ghufron, 090114320 M (2004) OPTIMALISASI HUKUM SISTEM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

S

SADJIJONO (2004) EKSISTENSI, KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM ORGANISASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE). Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

SUKAMTO SATOTO, 099813164 D (2004) PENGATURAN EKSISTENSI DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Sahrul, 090214834 (2004) EKSISTENSI PENYALAHGUNAAN KEADAAN MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

SUDARSONO, 0901100931MH (2004) HAK DPRD MEMINTA KETERANGAN PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH ATAU WARGA MASYARAKAT DALAM KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, PENYEDIAAN SARANA OLAH RAGA DAN KASUS-KASUS PERADILAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

T

TATIEK SRI DJATMIATI, 099612367D (2004) PRINSIP IZIN USAHA INDUSTRI DI INDONESIA. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

TONY HANORAGA, 090214842 (2004) KEABSAHAN PERJANJIAN LISENSI PATEN MENURUT HUKUM INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

TYAS TRI ARSOYO, 090114326 (2004) PRINSIP RULE OF REASON DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

W

Wilhelmus Lingitubun, 099813002 (2004) FUNGSI PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN SEBAGAI FUNGSI PEMERINTAHAN DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN PENGUJIAN KEABSAHAN PENGGUNAAN WEWENANG PENYIDIKAN DAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

This list was generated on Fri Dec 20 02:14:27 2024 WIB.